Chapnews.id – Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh kembali menjadi sorotan setelah musibah banjir susulan melanda kawasan tersebut, terutama di wilayah Desa Dayah Husein. Menanggapi situasi darurat yang mengancam keselamatan warga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk meminimalisir dampak bencana di masa mendatang.
Langkah konkret ini diambil setelah tim dari Kementerian PU melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung di titik-titik terdampak. Selain melakukan peninjauan lapangan, koordinasi intensif juga telah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya guna memastikan penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
Dalam upaya percepatan penanganan di masa tanggap darurat, Kementerian PU telah merumuskan dua agenda utama. Pertama, pemerintah akan melakukan normalisasi sungai serta pembangunan tanggul dan krib di sepanjang aliran Sungai Krueng Meureudu. Kedua, sebagai langkah perlindungan jangka panjang, akan dibangun satu unit Sabo Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu untuk mengendalikan aliran sedimen dan debit air yang ekstrem.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Menurutnya, penanganan tidak hanya berhenti pada aksi tanggap darurat saat ini, tetapi juga mencakup persiapan infrastruktur permanen guna memutus rantai banjir berulang yang kerap menghantui wilayah tersebut.
"Aceh secara geografis memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan hampir tidak pernah kering. Oleh karena itu, tim kami selalu dalam posisi siaga. Kami telah melakukan berbagai persiapan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana serupa," ujar Dody dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (12/11/2026).
Untuk memastikan pengerjaan proyek ini berjalan efektif dan efisien, Kementerian PU telah menunjuk PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai mitra pelaksana. Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan lokasi dengan area bencana, kesiapan armada, serta rekam jejak pengalaman mereka dalam menangani proyek-proyek darurat serupa di berbagai wilayah Indonesia.
Proyek normalisasi sungai dijadwalkan mulai digarap pada 12 November 2026. Dalam tahap awal ini, pemerintah akan mengerahkan sedikitnya 10 unit alat berat jenis ekskavator untuk bekerja di lapangan. Fokus utama dari pengerjaan ini adalah mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan sungai yang selama ini menjadi penyebab utama meluapnya air ke pemukiman warga.
Dengan meningkatnya kapasitas aliran sungai melalui normalisasi ini, diharapkan risiko luapan air dapat ditekan secara signifikan, sehingga warga di sekitar bantaran Sungai Krueng Meureudu dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman tanpa bayang-bayang ancaman banjir yang datang tiba-tiba.
