Chapnews.id – Langkah besar tengah diambil oleh Danantara Indonesia dalam melakukan reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mendongkrak efisiensi serta memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah di kancah global. Namun, para ahli mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada penggabungan aset, melainkan juga pada penyusunan arsitektur strategis yang matang.
Reformasi ini menuntut adanya penyelarasan yang presisi antara strategi korporasi dengan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Tanpa fondasi yang kuat, upaya penguatan BUMN dikhawatirkan hanya akan menyentuh permukaan tanpa memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi negara.
Dalam diskursus mengenai transformasi ini, muncul dua konsep utama yang saling berkaitan namun memiliki fungsi yang berbeda, yakni konsolidasi dan arsitektur BUMN. Keduanya merupakan pilar penting yang harus berjalan beriringan agar pengelolaan aset negara dapat berjalan optimal.
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memberikan pandangan mendalam mengenai perbedaan mendasar kedua konsep tersebut. Menurutnya, meskipun keduanya saling melengkapi, terdapat garis pemisah yang jelas antara instrumen bisnis dan strategi negara.
"Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ungkap Deni saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa konsolidasi BUMN merupakan sebuah proses bisnis teknis. Dalam praktiknya, langkah ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai perusahaan yang bergerak di sektor sejenis ke dalam satu wadah holding. Tujuan utamanya sangat jelas: menciptakan efisiensi, memperluas skala usaha, serta memperkokoh daya saing di pasar.
Melalui skema penggabungan atau konsolidasi ini, perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan biaya operasional, menyederhanakan jalur koordinasi antarunit, hingga meningkatkan kapasitas investasi secara signifikan. Dari kacamata manajemen, langkah ini sangat logis untuk diterapkan.
"Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi akan berbicara tentang efisiensi operasional, pencapaian laba, pengembalian modal, dan bagaimana meningkatkan daya saing," tambah Deni.
Meski demikian, Deni memberikan catatan penting bahwa pengelolaan BUMN tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka keuntungan semata. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN memikul tanggung jawab sosial dan strategis yang jauh lebih besar daripada perusahaan swasta.
Pengelolaan BUMN harus mampu menyeimbangkan antara motif komersial dengan mandat negara. Hal ini mencakup peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro, membangun infrastruktur di wilayah pelosok, hingga menjaga stabilitas ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, arsitektur BUMN yang disusun oleh Danantara harus mampu menjembatani kepentingan profit dengan kepentingan publik secara harmonis.
