Chapnews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini resmi mengoperasikan struktur kepemimpinan baru dengan menghadirkan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus. Langkah strategis ini memicu berbagai pertanyaan di publik mengenai bagaimana pembagian wewenang di antara mereka agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan bahwa kehadiran tiga sosok wakil menteri, yakni Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman, bukan bertujuan untuk memecah-belah kewenangan atau sekadar menambah birokrasi. Sebaliknya, formasi lengkap ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi serta mempertajam efektivitas kerja pada sektor-sektor yang sangat krusial bagi stabilitas ekonomi nasional.
"Banyak yang bertanya bagaimana pembagian tugasnya. Saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak sedang bagi-bagi tugas, melainkan kita semua fokus untuk bekerja," ujar Suahasil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Untuk memberikan gambaran yang jelas, Suahasil merinci peta jalan kerja masing-masing Wamenkeu. Juda Agung akan memegang tanggung jawab besar dalam mengawal sektor pengawasan keuangan, menangani berbagai isu ekonomi internasional yang dinamis, serta merumuskan strategi pembiayaan negara yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Nurcholisoh Ibnu Aman akan menjadi garda terdepan dalam menjaga pilar penerimaan negara. Fokus utamanya meliputi optimasi pendapatan negara, pengelolaan sektor perpajakan, kepabeanan, cukai, hingga pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengingat peran vital penerimaan terhadap kesehatan APBN, sektor ini menjadi perhatian utama dalam struktur baru ini.
Sementara itu, Luky Alfirman ditugaskan untuk mengelola tata kelola belanja negara. Hal ini mencakup sistem perbendaharaan serta memastikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berjalan tepat sasaran guna mendukung pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.
Meski memiliki spesialisasi masing-masing, Suahasil menekankan bahwa pola kerja yang diterapkan adalah kolaborasi lintas fungsi (cross-function). Hal ini dilakukan karena isu ekonomi sering kali saling berkelindan. Sebagai contoh, dinamika ekonomi internasional dapat berdampak langsung pada penerimaan negara, atau kebijakan belanja negara yang berkaitan erat dengan sektor keuangan global.
Selain itu, untuk urusan manajemen internal seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan organisasi, hingga pengelolaan anggaran operasional kementerian, akan ditangani secara kolektif oleh Menteri Keuangan bersama ketiga wakilnya. Dengan pola kerja yang fleksibel namun terarah ini, Kemenkeu optimistis dapat merespons tantangan ekonomi global dengan lebih tangkas dan presisi.
