Chapnews – Ekonomi – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal III tahun 2025 (Juli-September) tetap stabil. Keputusan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan tidak mengalami kenaikan. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung daya saing industri nasional di tengah gejolak ekonomi global.
Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan tarif listrik ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kepastian ini dinilai penting dalam menghadapi fluktuasi biaya produksi dan konsumsi listrik. "Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, dan daya saing industri, kuartal III-2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah," tegas Jisman dalam keterangannya di Jakarta.
Keputusan tersebut mengacu pada Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi setiap tiga bulan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kurs, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batubara acuan (HBA). Namun, untuk kuartal III 2025, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif yang ada.
Tidak hanya pelanggan nonsubsidi, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap. Kelompok ini mencakup rumah tangga miskin, UMKM, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan sosial. Pemerintah berharap langkah ini dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Jisman menambahkan bahwa PLN diharapkan mampu menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Hal ini penting untuk menjaga agar Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tetap terkendali. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan PLN untuk menjalankan kebijakan ini dan berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik serta terus melakukan efisiensi. Stabilitas tarif listrik diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
