Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras saat melantik 40 pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (6/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya secara terbuka menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru-baru ini menjerat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mengungkapkan praktik mencengangkan terkait ‘safe house’ untuk menyembunyikan hasil rasuah.
Purbaya mengaku geram dengan modus operandi para oknum pegawai yang menyewa rumah khusus atau ‘safe house’ demi menyimpan tumpukan uang tunai dan logam mulia, termasuk emas seberat tiga kilogram, yang diduga kuat berasal dari praktik korupsi. "Artinya, masih ada sebagian pegawai kita yang belum menjalankan tugasnya dengan baik dan lurus. Ada yang masih menerima uang, ada ‘safe house’ dengan uang sekian, emas tiga kilo, dan lain-lain. Ini menunjukkan kita masih belum bersih," tegas Purbaya, seperti dikutip dari chapnews.id.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa serangkaian rotasi jabatan yang telah ia lakukan sejak pekan lalu merupakan langkah paksa untuk memulihkan citra Kementerian Keuangan yang tercoreng. Ia menyoroti bahwa insiden korupsi yang terus berulang, baik di wilayah Kalimantan yang melibatkan Ditjen Pajak maupun di pusat yang menyangkut Bea Cukai, mengindikasikan adanya celah sistemik yang harus segera ditutup dan diatasi secara serius.
"Ke depan, teman-teman harus berupaya keras memperbaiki citra Bea Cukai dan Pajak. Kasus di Pajak terjadi di Kalimantan, Bea Cukai di sini. Ini bukan sekali dua kali, dan jika kita tidak berhati-hati, ini akan terus terjadi. Dulu, pimpinan sebelumnya tidak ada yang sampai kena kasus seperti ini," ujarnya, menekankan pentingnya perubahan mendasar dan komitmen integritas dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
