Chapnews – Nasional – Jakarta – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dengan tegas membantah narasi yang menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menggerus anggaran dan program pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Teddy pada Jumat (27/2) untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
Teddy menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Ia memastikan, alih-alih mengurangi, pemerintahan di bawah Prabowo justru akan mempertahankan dan bahkan memperluas jangkauan program-program pendidikan yang telah ada. "Saya ingin menjawab narasi keliru yang beredar, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan? Saya jawab, tidak," tegasnya dalam keterangan kepada wartawan.
Program unggulan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan akan terus berjalan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan inisiatif baru yang signifikan, yakni "Sekolah Rakyat", yang dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal.
Menurut Teddy, hingga tahun lalu, sebanyak 166 unit Sekolah Rakyat telah berhasil dibangun, menampung sekitar 16.000 hingga 20.000 siswa. Rencananya, 100 sekolah serupa akan dibangun lagi pada tahun ini. "Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak yang putus sekolah, tidak bisa sekolah, atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan akan disekolahkan. Mereka akan mendapatkan fasilitas penginapan, pendidikan, asupan makanan bergizi, serta jaminan kesehatan," papar Teddy.
Tak hanya itu, komitmen terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan juga terlihat dari renovasi ribuan sekolah yang rusak. Pada tahun 2025 (mengacu pada periode sebelumnya atau yang sedang berjalan), sebanyak 16.000 unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun. Meskipun mengakui bahwa masalah sekolah rusak telah ada sejak lama dan secara aturan merupakan kewenangan pemerintah daerah (SMA kewenangan gubernur, SD/SMP kewenangan bupati/walikota), Teddy menegaskan bahwa era Prabowo mengambil langkah proaktif untuk menanggulangi masalah tersebut.
Peningkatan kualitas pendidikan juga didukung dengan penyediaan teknologi. Pada periode yang sama, sebanyak 280.000 unit TV digital telah didistribusikan ke 210.000 sekolah di seluruh Indonesia. "Jadi, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," imbuhnya.
Isu mengenai nasib guru honorer juga tidak luput dari perhatian. Teddy membantah keras anggapan bahwa MBG akan mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan mereka. Ia menjelaskan bahwa masalah guru honorer memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan insentif.
"Insentif guru honorer, yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan selama bertahun-tahun, kini di era Pak Prabowo telah dinaikkan menjadi Rp400.000," ungkapnya. Sementara itu, untuk guru non-ASN, gaji mereka juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada tahun 2025 (periode sebelumnya).
Perbaikan kesejahteraan guru juga dirasakan dari mekanisme pembayaran tunjangan honor. Jika sebelumnya transfer tunjangan dari pemerintah daerah dilakukan setiap tiga bulan sekali, kini, berkat instruksi Presiden, pembayaran dilakukan setiap bulan dan telah berjalan lancar.
