Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Sebuah langkah strategis dan mengejutkan siap diambil dalam tata kelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini memegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), berencana mengalihkan seluruh kepemilikannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan ini digadang-gadang sebagai solusi definitif untuk menuntaskan berbagai dinamika pendanaan dan permasalahan tata kelola yang membayangi megaproyek tersebut. Implikasinya, masa depan PSBI sebagai entitas konsorsium kini dipertanyakan, bahkan mengarah pada pembubarannya.
PSBI sendiri merupakan gabungan kekuatan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Sementara itu, 40 persen saham KCIC lainnya tetap dimiliki oleh konsorsium asal Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Dengan skema pengalihan ini, peran dan keberadaan PSBI dalam struktur kepemilikan Whoosh dipastikan tidak lagi relevan.
Kabar mengenai rencana pengalihan saham dan potensi pembubaran konsorsium ini telah dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026), Dony secara lugas membenarkan langkah tersebut. "Iya, konsorsium kita kan memang akan dialihkan, dihibahkan. Jadi, memang tidak diperlukan lagi," jelas Dony, menggarisbawahi perubahan signifikan ini.
Dony menambahkan bahwa skema hibah saham ini merupakan jalan keluar yang paling efektif untuk menuntaskan beban finansial dan berbagai isu yang selama ini membelit BUMN dalam operasional Whoosh. "Prosesnya dialihkan dulu, yang terpenting adalah proyek Whoosh ini bisa selesai dan berjalan dengan baik. Bukankah itu yang kita inginkan? Ini kan demi kebaikan semua," ungkap Dony, menekankan pentingnya penyelesaian proyek.
Targetnya, proses pemindahtanganan seluruh saham PSBI kepada Kemenkeu ini diharapkan rampung sepenuhnya pada bulan depan. "Iya, September," tutup Dony singkat, memberikan kepastian jadwal. Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional, dengan harapan dapat membawa stabilitas dan efisiensi yang lebih baik.
