Chapnews – Ekonomi – Pemerintah dihadapkan pada dilema besar. Meski harga minyak dunia terus meroket di atas USD100 per barel, keputusan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi telah berlaku sejak 1 April. Namun, di balik kebijakan yang menenangkan masyarakat ini, muncul pertanyaan krusial dari para pakar energi: seberapa kuat negara menahan gejolak ini? Ada selisih harga hingga Rp9.000 per liter yang, menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, bisa mengancam ketahanan energi nasional.
Komaidi Notonegoro menyoroti bahwa asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar USD70 per barel kini jauh meleset dari realitas. Dengan pergerakan harga minyak jenis Brent yang menjadi acuan, Komaidi memperkirakan ada selisih harga jual antara Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter untuk setiap produk BBM dibandingkan nilai keekonomiannya. Asumsi ini berlaku dengan kondisi ceteris paribus, di mana nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diasumsikan sama dengan asumsi APBN.
"Ini bukan masalah subsidinya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi," tegas Komaidi dalam diskusi bertajuk "Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global" yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4). Ia menambahkan, mekanisme kompensasi memang bisa menyelesaikan persoalan subsidi, namun kekhawatiran utama adalah kemampuan finansial Pertamina untuk terus mengadakan pasokan BBM di hari-hari atau bulan-bulan mendatang.
Pertamina Butuh Tambahan Rp2 Triliun per Hari
Komaidi menjelaskan, berdasarkan data terakhir, volume penjualan BBM nasional mencapai kisaran 80 juta kiloliter per tahun. Dengan pangsa pasar sekitar 88-90%, penjualan BBM Pertamina dalam setahun mencapai sekitar 72 juta-75 juta kiloliter, atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.
Jika selisih harga Rp5.000-Rp9.000 per liter dikalikan dengan volume penjualan harian Pertamina, maka dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari. Dalam satu bulan, angka ini bisa mencapai Rp60 triliun. "Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada? Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," ujarnya, menggambarkan tekanan finansial yang dihadapi Pertamina.
Ancaman nyata muncul jika Pertamina tidak mampu mengadakan pasokan BBM. Dengan pangsa pasar hampir 90%, kelangkaan BBM akan menjadi kenyataan di seluruh negeri. "Ini yang membuat pemerintah perlu hati-hati di dalam mencermati kondisi yang ada atau kemudian memberikan kebijakan," kata Komaidi. Ia mengakui keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dalam konteks ekonomi cukup dipahami untuk menjaga stabilitas sosial. Namun, yang jauh lebih penting, jika barangnya tidak tersedia, seluruh sistem akan kolaps.
"Hitung-hitungan APBN maupun ekonomi menjadi enggak berarti, kalau barang itu nggak ada. Bisa dibayangkan, jika BBM di SPBU enggak ada. Ini akan menimbulkan kemacetan nasional di dalam konteks ekonomi maupun sosial," tegas Doktor Kebijakan Energi dari Universitas Trisakti itu.
Komaidi menekankan pentingnya kebijakan yang rasional, meskipun populis. Menurutnya, upaya pemerintah untuk mendinginkan masyarakat memang penting, namun tetap perlu berlandaskan rasionalitas. "Kebijakan boleh populis, tetapi harus rasional. Kalau populis irasional, kombinasi itu akan menghancurkan semua tatanan, saya kira," pungkasnya, mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mendinginkan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan pasokan energi demi ketahanan nasional.
