Chapnews – Ekonomi – Pemerintah tengah mematangkan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dengan skema baru yang menjanjikan nominal hingga Rp5,4 juta per keluarga. Uji coba penyaluran langsung bantuan ini dijadwalkan berlangsung pada kuartal I-II tahun 2027, menyusul rampungnya proses pengolahan data penerima yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sebuah kesempatan di Jakarta belum lama ini.
Luhut menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan data penerima bansos tunai benar-benar akurat dan tepat sasaran. Mekanisme penyaluran nantinya akan diarahkan sepenuhnya melalui transfer tunai langsung kepada masyarakat. Namun, Luhut menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan tersebut akan diatur secara ketat.
"Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol (judi online), minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya," terang Luhut, menekankan pentingnya alokasi dana untuk kebutuhan pokok dan produktif, bukan untuk hal-hal yang tidak esensial atau merugikan.
Mengenai besaran bantuan, Luhut menyebut angka sekitar Rp5,4 juta per keluarga sebagai hasil perhitungan awal timnya. Kendati demikian, keputusan final terkait nominal bantuan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Luhut juga mengisyaratkan potensi penghematan anggaran yang signifikan dari implementasi sistem penyaluran bansos tunai yang lebih efisien ini.
"Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun," imbuhnya, mengindikasikan bahwa perubahan mekanisme penyaluran bansos ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas bantuan, tetapi juga berpotensi menciptakan efisiensi anggaran negara yang sangat besar. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
