Chapnews – Ekonomi – Pertanyaan seputar pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, serta para pensiunan dan penerima pensiun di tahun 2026 kembali mencuat. Spekulasi mengenai tanggal 1 Maret 2026 sebagai waktu pencairan menjadi perbincangan hangat, namun pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait hal ini.
Pemberian THR, bersama dengan gaji ketiga belas, secara rutin diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang diperbarui setiap tahun. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur detail mengenai siapa saja yang berhak menerima, besaran, hingga jadwal pencairannya. Hingga saat ini, PP yang spesifik mengatur pencairan THR dan gaji ketiga belas untuk tahun 2026 belum dirilis oleh pemerintah.
Oleh karena itu, bagi seluruh pihak yang berhak menerima tunjangan ini, disarankan untuk tetap memantau kanal-kanal informasi resmi pemerintah, seperti situs Kementerian Keuangan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Mempelajari pola dan ketentuan dalam PP tahun-tahun sebelumnya juga dapat memberikan gambaran awal, meskipun keputusan final akan bergantung pada regulasi terbaru yang akan diterbitkan.
Sebagai patokan waktu, Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Prediksi ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang telah dikeluarkan. Meski demikian, tanggal tersebut masih bersifat sementara dan akan menunggu hasil sidang isbat resmi dari pemerintah untuk penetapan finalnya.
Dalam konteks regulasi pembayaran, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 5 secara tegas menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya keagamaan. Dengan proyeksi Idul Fitri di akhir Maret, rentang waktu pembayaran THR dapat diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan bulan tersebut, menunggu pengumuman resmi yang akan datang dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah terbaru.
