Chapnews – Nasional – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Geopolitik Timur Tengah, Siti Mutiah Setiawati, melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Indonesia. Ia mendesak agar fokus utama pemerintah saat ini adalah memikirkan langkah konkret penanganan dan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara Teluk, menyusul memanasnya situasi regional pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran akhir pekan lalu.
"Ada hal yang kita pikirkan lebih jauh, itu yang sangat dekat ini adalah menyelamatkan warga Indonesia yang di sana," ujar Siti di UGM, Sleman, DIY, baru-baru ini.
Siti Mutiah menyoroti bahwa kawasan Teluk, meliputi Irak, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran, merupakan wilayah yang kaya dan menjadi konsentrasi tinggi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Sebagai Dosen Fisipol UGM yang pernah tergabung dalam satgas pengawas PMI, ia mencatat setidaknya ada tiga juta pekerja tidak terampil (unskilled labor) asal Indonesia di wilayah tersebut lima tahun lalu, belum termasuk tenaga kerja terdidik (skilled labor).
Ia bahkan mengisahkan pengalaman suami salah satu mahasiswinya yang bekerja di Iran dan kini merasakan langsung situasi mencekam perang. Siti mengklaim telah berupaya menjangkau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait evakuasi WNI.
"Orang Kemenlu kemarin bilang, ‘Bu, kami sudah sebetulnya tapi tidak kami umumkan.’ Nah itu yang saya enggak tahu, kalau tidak diumumkan mana saya tahu kan gitu ya," ungkap Siti, mempertanyakan transparansi. Ia juga menyebut adanya informasi dari Kemenlu bahwa sebagian WNI memilih untuk tetap tinggal di Timur Tengah karena merasa lebih nyaman. Namun, menurut Siti, situasi saat ini menuntut pertimbangan ulang.
Ketegangan yang kian meningkat telah berdampak pada operasional penerbangan komersil, di mana sejumlah maskapai membatasi bahkan menangguhkan layanannya. Hal ini berpotensi besar membuat para PMI berisiko kesulitan mendapatkan penerbangan keluar dari kawasan tersebut dan terancam tertahan di bandara jika kondisi keamanan memburuk. "Jadi tertahan di bandara itu yang memprihatinkan dan berapa banyak warga Indonesia yang tertahan juga. Itu yang harus lebih kita perhatikan kalau menurut saya," imbuhnya.
Prioritaskan Evakuasi, Bukan Mediasi Tak Realistis
Siti Mutiah menegaskan bahwa Pemerintah RI perlu menempatkan rencana evakuasi WNI di negara-negara Teluk sebagai urusan yang sangat mendesak, ketimbang memprioritaskan diri untuk menjadi mediator dalam konflik antara AS-Israel dan Iran.
Menurut pandangannya, Indonesia tidak memiliki pijakan realistis untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut. Siti menjelaskan bahwa syarat utama sebuah negara dapat menjadi mediator konflik internasional adalah memiliki posisi yang netral serta dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai. Dalam konteks konflik saat ini, ia menilai Indonesia sulit memenuhi dua syarat tersebut.
"Kalau kita mau jadi penengah, ya saya pertama kok ya berani kita mengajukan mau jadi penengah. Syarat jadi penengah pertama itu harus netral. Sementara kita sudah masuk BOP (Board of Peace) yang di sana ada Amerika dan Israel. Kita sudah nge-pro pada yang satu, enggak mungkin Iran itu menerima kita, itu syarat yang pertama," tegasnya.
Ia menambahkan, selain netral, mediator juga harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bisa saja AS dan Israel menerima RI, namun tidak dengan Iran. Siti menekankan penilaian ini bukan untuk merendahkan posisi Indonesia di dunia internasional, melainkan melihat realitas geopolitik secara objektif.
"Ini hitung-hitungan objektif ya, bukan merendahkan negara tadi. Bahwa kita itu ya dalam lingkaran kalau pusaran dunia itu kita memang sangat jauh dari inti ya, kita itu negara dunia ketiga, itu yang harus kita sadari," ujarnya.
Siti juga mencontohkan upaya mediasi oleh negara lain yang memiliki kedekatan dengan Iran, namun tetap gagal, seperti Oman. "Di tengah berunding itu kemudian setelah berunding Menteri Luar Negeri Oman ini pergi ke Amerika Serikat, sampai Amerika Serikat, Iran diserang. Itu dia kaget, ini di tengah perundingan kenapa kemudian ada serangan. Jadi mana mungkin kita bisa jadi penengah, Oman saja gagal," jelasnya.
Ia juga menyinggung pengalaman kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dimediasi oleh negara-negara besar seperti Uni Eropa, Jerman, dan Amerika Serikat, namun akhirnya gagal setelah AS menarik diri.
Oleh karena itu, Siti menilai gagasan Indonesia menjadi mediator konflik tersebut tidak realistis. Ia menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada langkah yang lebih konkret dan mendesak dalam merespons situasi yang berkembang di Timur Tengah, yaitu penyelamatan WNI.
