Chapnews – Nasional – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menegaskan akan menindak tegas prajurit yang terbukti menjadi beking organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Komandan Puspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, di sela-sela Rapat Koordinasi Pom TNI 2025 di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (7/5). "Jika ada oknum TNI terlibat, kita yang akan menangani. Sedangkan untuk anggota ormas sipil, itu menjadi ranah kepolisian," tegas Yusri.
Yusri menjelaskan, Puspom TNI memiliki fungsi lidpamfik (penyelidikan dan pengamanan fisik) yang siap diterjunkan untuk menangani ormas-ormas yang meresahkan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya kerja sama intelijen TNI dengan berbagai instansi lain, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), untuk menganalisis informasi dan melakukan pencegahan. "Kita gabungkan dan analisis informasi tersebut untuk pencegahan," tambahnya.
Sebelumnya, Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan telah memastikan pemerintah akan menindak tegas premanisme dan ormas yang mengganggu investasi. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5), Budi menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan, serta mendorong pembentukan Satgas Antipremanisme di tingkat daerah, seperti di Jawa Barat. Operasi gabungan TNI-Polri bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah ini akan dilakukan secara sinergis.
