Chapnews.id – Industri aset kripto di Indonesia tengah menunjukkan taringnya sebagai salah satu pilar baru dalam lanskap ekonomi digital nasional. Berdasarkan data terbaru, adopsi teknologi blockchain dan aset digital di tanah air mengalami lonjakan yang sangat signifikan, menandakan pergeseran minat masyarakat terhadap instrumen investasi modern.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data yang mengejutkan terkait pertumbuhan pasar ini. Hingga Juli 2026, tercatat jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia telah menyentuh angka 22,93 juta akun. Tidak hanya jumlah pengguna yang meroket, perputaran uang di dalamnya pun sangat fantastis. Nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai Rp171,12 triliun.
Fenomena ini mencerminkan bahwa kripto bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan yang serius. CEO Indodax sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), William Sutanto, mengungkapkan bahwa besarnya basis pengguna dan nilai ekonomi yang terbentuk merupakan sinyal kuat bagi masa depan ekonomi digital Indonesia.
Menurut William, karakteristik aset kripto yang bersifat borderless atau tanpa batas wilayah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai platform pertukaran (exchange) dari mana saja. Namun, ia juga memberikan catatan penting mengenai tantangan yang dihadapi industri ini ke depan.
"Industri kripto memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan saat ini masih terus berkembang. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun ekosistem lokal yang mampu tumbuh secara sehat, kompetitif, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi pengguna serta stabilitas perekonomian Indonesia," ujar William saat ditemui di Jakarta.
Lebih lanjut, William menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem nasional. Salah satu fokus utama adalah menekan peredaran Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal yang kerap merugikan masyarakat. Ia menyarankan tiga langkah strategis untuk memperkuat industri ini.
Pertama, peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat luas. Masyarakat perlu diedukasi mengenai perbedaan antara platform yang memiliki izin resmi di Indonesia dengan platform ilegal yang berisiko tinggi. Kedua, perlunya sinergi antara asosiasi, regulator, bursa, dan pelaku industri untuk menciptakan level playing field atau arena persaingan yang sehat.
Ketiga, peran bursa sebagai jembatan komunikasi antara industri dan regulator sangatlah krusial. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri sekaligus menjamin perlindungan konsumen secara maksimal.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memberikan pandangan mengenai arah inovasi keuangan digital. Ia menegaskan bahwa inovasi di sektor ini tidak boleh berhenti pada tahap eksperimen semata. Menurutnya, teknologi keuangan digital harus segera bertransformasi menuju tahap implementasi yang mampu memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi sektor ekonomi riil di Indonesia.
