Chapnews – Ekonomi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima dokumen Tuntutan Rakyat (Tura) 17+8 dari para aktivis. Penyerahan dokumen yang diterima langsung oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka, ini menandai langkah formal penyampaian aspirasi tersebut.
Abigail Lumuria, salah satu aktivis 17+8, menegaskan bahwa penyerahan dokumen ini bertujuan untuk memastikan tuntutan mereka masuk melalui jalur resmi dan menghindari ambiguitas. "Kami tak cukup hanya dengan janji dan rencana. Kami butuh bukti konkret dan progres nyata," tegasnya. Lumuria dan rekan-rekannya mendesak DPR untuk memproses tuntutan tersebut secara tepat waktu dan transparan, dengan mekanisme update publik yang terbuka. Dokumen Tura 17+8, menurutnya, merupakan simbol penting bahwa suara rakyat tetap didengar dan pemerintah harus bertanggung jawab. "Transparansi dan empati pemimpin sangat penting," tambahnya.
Dari sekian banyak poin, tuntutan di sektor ekonomi menjadi sorotan. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah penetapan upah layak bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia. Hal ini mencakup guru, buruh, tenaga kerja umum, dan mitra ojek online (ojol). Tuntutan ini menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjadi salah satu fokus utama dari dokumen Tura 17+8 yang kini berada di tangan DPR. Bagaimana respon DPR terhadap tuntutan ini akan menjadi perhatian publik selanjutnya.
