Chapnews.id – Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam lanskap regulasi perpajakan nasional. Para pelaku usaha kini dituntut untuk lebih jeli dan adaptif terhadap berbagai aturan baru yang mengatur transaksi di ruang siber. Perubahan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pada platform marketplace, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan digital mancanegara, hingga sistem administrasi baru yang lebih terintegrasi.
Transformasi digital telah mengaburkan batas-batas geografis dalam dunia bisnis. Saat ini, aktivitas ekonomi tidak lagi hanya berputar di pasar domestik. Perusahaan-perusahaan di tanah air kini sangat bergantung pada penyedia barang maupun jasa digital yang berbasis di luar negeri untuk menunjang operasional mereka. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak dalam memastikan setiap transaksi yang terjadi dapat terdata dan berkontribusi pada pendapatan negara.
Partner Tax RSM Indonesia, Sundfitris L M Sitompul, menjelaskan bahwa dinamika bisnis yang tidak lagi terbatas pada wilayah pabean Indonesia inilah yang memicu perlunya penyesuaian aturan. Menurutnya, transaksi bisnis modern kini melibatkan vendor atau pemasok yang lokasinya bisa berada di mana saja di seluruh dunia, sehingga mekanisme pemungutan pajak harus disesuaikan agar tetap relevan dan adil.
Salah satu poin krusial yang wajib dipahami oleh para pelaku usaha adalah penerapan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah telah menunjuk marketplace tertentu untuk bertindak sebagai pemungut pajak. Aturan ini menyasar penghasilan yang diperoleh oleh para pedagang atau merchant dalam negeri yang melakukan transaksi melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE).
Dalam skema ini, tarif pemungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen. Meskipun terdapat beberapa pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan ini secara langsung akan memengaruhi arus kas para pelaku UMKM maupun perusahaan besar yang mengandalkan ekosistem digital sebagai kanal penjualan utama mereka.
Selain masalah PPh, integrasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax juga menjadi sorotan utama. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi bagi wajib pajak, namun di sisi lain menuntut kesiapan teknologi dan pemahaman yang lebih mendalam dari sisi pelaku usaha. Selain itu, mekanisme restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak juga mengalami penyesuaian agar prosesnya lebih efisien bagi para pengusaha.
Dengan adanya perubahan regulasi ini, para pelaku usaha disarankan untuk segera melakukan audit internal terkait model bisnis digital mereka. Ketidaktahuan terhadap aturan baru ini berisiko menimbulkan kendala administratif maupun sanksi di masa mendatang. Memahami detail mengenai PPN atas jasa digital luar negeri dan mekanisme pemungutan di marketplace menjadi kunci agar bisnis tetap berjalan lancar di tengah era ekonomi digital yang terus berkembang.
