Chapnews – Ekonomi – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Agustus 2026. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Juli 2026, yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bergerak naik dari 111,73 pada Juli 2026 menjadi 111,97 di Agustus 2026. "Pada bulan Agustus 2026, kami mencatat inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan," ungkap Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/8/2026).

Lebih lanjut, BPS juga merinci data inflasi dari perspektif yang lebih luas. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 3,19 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) hingga Agustus 2026 mencapai 1,86 persen, memberikan gambaran akumulasi kenaikan harga sepanjang tahun ini.
Ateng menambahkan, kelompok pengeluaran yang paling signifikan menyumbang inflasi bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan memberikan andil sebesar 0,17 persen terhadap total inflasi nasional.
Beberapa komoditas pangan menjadi pendorong utama kenaikan harga di kelompok tersebut. Daging ayam ras tercatat memberikan andil terbesar dengan 0,17 persen. Disusul oleh cabai rawit, ikan segar, dan beras, yang masing-masing menyumbang andil 0,02 persen. Komoditas lain seperti kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin, dan sigaret putih mesin juga turut berkontribusi, masing-masing dengan andil 0,01 persen.
"Selain sektor pangan yang menjadi motor utama, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga turut berkontribusi terhadap inflasi, dengan andil sebesar 0,03 persen dan inflasi sebesar 0,37 persen," pungkas Ateng, menyoroti bahwa tekanan inflasi tidak hanya berasal dari satu sektor saja. Data ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perekonomian ke depan, demikian dilaporkan oleh chapnews.id.

