Chapnews.id – Dunia keuangan digital saat ini tengah menghadapi tantangan besar seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman serangan siber yang menyasar infrastruktur sistem pembayaran. Menanggapi risiko yang kian nyata tersebut, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan guna menjamin keamanan transaksi masyarakat serta stabilitas sistem pembayaran nasional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa bank sentral tidak akan tinggal diam melihat potensi gangguan keamanan digital yang dapat melumpuhkan ekonomi. Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, BI telah merumuskan strategi komprehensif yang mencakup empat pilar utama pengawasan untuk mendeteksi sekaligus memitigasi risiko serangan siber secara dini.

Langkah pertama yang dilakukan oleh otoritas moneter ini adalah dengan melakukan pemantauan intensif terhadap dinamika ancaman siber, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun skala global. BI terus mengamati tren serangan terbaru yang menyasar sektor keuangan guna memetakan potensi dampaknya terhadap sistem pembayaran di dalam negeri. Dengan pemantauan yang ketat, BI dapat melakukan langkah preventif sebelum ancaman tersebut masuk ke dalam ekosistem keuangan nasional.
Selanjutnya, pada langkah kedua, BI fokus pada penguatan regulasi dan pengawasan terkait ketahanan siber. Hal ini mencakup peningkatan standar pengelolaan risiko yang harus diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan. Filianingsih menjelaskan bahwa penguatan ini sangat krusial agar setiap institusi memiliki protokol keamanan yang mumpuni dalam menghadapi serangan yang semakin canggih.
"Kami terus mendorong peningkatan pengelolaan risiko agar setiap celah keamanan dapat segera ditutup sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Filianingsih dalam konferensi pers pasca Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, langkah ketiga melibatkan perlindungan infrastruktur kritikal sistem pembayaran. BI menekankan pentingnya deteksi dini terhadap ancaman serta kesiapan dalam menangani insiden. Fokus utamanya adalah pada kecepatan pemulihan (recovery) jika terjadi gangguan, sehingga layanan pembayaran tidak mengalami kendala yang berlarut-larut yang dapat merugikan konsumen.
Sebagai penutup dari strategi tersebut, langkah keempat adalah instruksi langsung kepada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan perusahaan penunjang lainnya. BI mewajibkan para pelaku industri ini untuk mempertebal kewaspadaan dan memastikan sistem pengamanan mereka selalu andal. Selain itu, terdapat kewajiban bagi para penyelenggara untuk melaporkan secara cepat setiap adanya transaksi mencurigakan atau indikasi insiden siber yang terdeteksi.
Melalui penguatan empat langkah strategis ini, Bank Indonesia berharap dapat menciptakan ekosistem pembayaran digital yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga sangat tangguh terhadap segala bentuk serangan siber di masa depan. Keamanan sistem pembayaran menjadi prioritas utama demi menjaga kelancaran roda ekonomi nasional di era digital.


