Chapnews – Ekonomi – Pemerintah tengah menggodok serius rencana penerapan kebijakan Kerja dari Rumah (Work From Home/WFH) yang akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mengimbau sektor swasta. Langkah strategis ini digulirkan sebagai respons proaktif untuk meredam lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ancaman gangguan pasokan minyak mentah global, imbas memanasnya konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan detail rencana ini.
Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini secara spesifik akan ditujukan bagi sektor-sektor yang operasionalnya tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. "Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik," tegas Airlangga pada Minggu (22/3/2026), menggarisbawahi fokus pemerintah.
Kendati wacana ini telah mengemuka, Airlangga menekankan bahwa detail implementasi teknisnya masih memerlukan koordinasi lintas kementerian yang intensif. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut sebagai pihak yang akan dilibatkan dalam pembahasan mendalam. "WFH akan didetailkan, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan setelah Lebaran," imbuhnya, mengindikasikan bahwa keputusan final akan diambil pasca-libur panjang.
Rencana strategis ini, menurut sumber chapnews.id, telah dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas di Istana pada Kamis (19/3/2026). Konsep awal yang diusulkan adalah penerapan WFH selama satu hari dalam lima hari kerja setiap minggunya. Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat menekan secara signifikan tingkat mobilitas pekerja, yang pada gilirannya akan berimbas pada pengurangan beban subsidi energi negara.
