Chapnews – Ekonomi – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait dua kebijakan pemerintah yang sedang digodok: transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi. Apindo menilai, jika tidak diterapkan secara fleksibel dan terukur, kedua kebijakan ini berpotensi besar mengganggu operasional dunia usaha.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, dalam keterangan resmi yang diterima chapnews.id pada Kamis (2/4/2026), menjelaskan bahwa pihaknya memahami latar belakang pemerintah dalam merespons tekanan geopolitik global, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga energi dan mengendalikan konsumsi BBM. Namun, Shinta menegaskan, implementasi kebijakan harus adaptif dan tidak boleh mengorbankan produktivitas serta kelangsungan operasional perusahaan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah usulan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Apindo berpendapat, kebijakan WFH tidak bisa diberlakukan secara pukul rata di semua sektor usaha.
Shinta memaparkan, setiap entitas bisnis memiliki karakteristik operasional, model bisnis, dan kebutuhan produksi yang unik. Oleh karena itu, keputusan mengenai penerapan WFH seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada diskresi masing-masing perusahaan. "Penerapan yang seragam justru berisiko menimbulkan disrupsi operasional dan inefisiensi yang merugikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Apindo juga menyoroti potensi dampak tak langsung dari kebijakan WFH. Penempatan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, dikhawatirkan dapat memicu persepsi "long weekend" di masyarakat. Hal ini justru berpotensi meningkatkan mobilitas, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan awal penghematan energi.
Selain WFH, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi 50 liter per hari juga menjadi perhatian serius dunia usaha. Apindo menggarisbawahi perlunya kejelasan teknis yang lebih rinci agar kebijakan ini tidak justru menghambat kelancaran aktivitas distribusi barang dan jasa di lapangan.
