Ancaman Gelap: DMO Batu Bara Mendesak Dirombak!
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara mendesak untuk dievaluasi secara komprehensif. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional, mengingat persoalan utama yang kerap mengganggu pasokan energi primer. Demikian disampaikan oleh Pakar Energi Yayan Satyakti pada Senin (29/6/2026).
Menurut Yayan, skema harga DMO yang dipatok sekitar USD70 per ton berada jauh di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar antara USD84,53 hingga USD121,83 per ton. Disparitas harga yang signifikan ini secara logis mendorong perusahaan tambang untuk lebih memprioritaskan pasar ekspor yang menawarkan keuntungan lebih tinggi, ketimbang memenuhi kewajiban pasokan domestik. Konsekuensinya, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri menjadi terganggu secara signifikan.
Dalam analisis yang ia susun, kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) tercatat mencapai sekitar 154 juta ton. Namun, kontrak pasokan yang berhasil diamankan hanya sekitar 134 juta ton, menciptakan defisit yang cukup besar. Kondisi ini berujung pada penurunan drastis stok batu bara di pembangkit, yang hanya mampu bertahan sekitar 10 hari, jauh di bawah standar minimum aman 25 hari yang ditetapkan.
Yayan menambahkan, berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukannya, reformasi pada mekanisme harga DMO diperkirakan memiliki potensi besar untuk menutupi sekitar 72% dari kesenjangan pemadaman listrik yang terjadi secara nasional. "Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," tegas Yayan, menekankan urgensi perubahan kebijakan tersebut.
Evaluasi menyeluruh terhadap DMO dan RKAB batu bara, khususnya terkait skema harga, menjadi langkah fundamental untuk menjamin ketersediaan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sistem kelistrikan Indonesia. Tanpa reformasi yang tepat, ancaman gangguan pasokan listrik akan terus membayangi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat.
