DPR RI Tetap Rapat, Aksi Massa Tuntut Perampasan Aset!
Chapnews – Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk tetap melaksanakan rapat paripurna di tengah gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil di depan kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8). Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB ini, ironisnya, akan membahas salah satu isu sentral yang juga menjadi tuntutan utama para demonstran: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Paripurna ke-3 Masa Sidang I tahun 2026-2027 ini memiliki agenda krusial, yaitu penyampaian laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR. Namun, pembahasan resmi RUU ini belum dapat dimulai lantaran DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah, sebuah prasyarat yang tak terpenuhi hingga kini. Demikian bunyi salah satu poin agenda rapat yang akan dibahas.
Agenda lain yang tak kalah penting meliputi pandangan pemerintah mengenai sikap fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pengambilan keputusan atas perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, serta laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, akan ada pengambilan keputusan RUU Kehutanan sebagai usul inisiatif DPR, hingga laporan tim pengawas Haji DPR tahun 2026. Secara keseluruhan, tujuh agenda telah disiapkan untuk Paripurna yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
Di sisi lain, kompleks parlemen menjadi pusat perhatian aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, secara tegas menyampaikan dua tuntutan utama: desakan agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta penerapan hukuman maksimal bagi para pelaku korupsi.
Botok juga secara tegas membantah bahwa aksi AMPB memiliki agenda untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Justru sebaliknya, mereka menyerukan dukungan agar kinerja pemerintahan Prabowo dapat berjalan lebih optimal. "Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus," ujar Botok, sebagaimana dikutip chapnews.id dari laporan Antara pada Rabu (26/8).
