Chapnews – Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Ketua Dewan Komisionernya, Mahendra Siregar, menyatakan keyakinannya bahwa peningkatan porsi kepemilikan saham masyarakat atau free float menjadi 15 persen akan menjadi senjata ampuh menekan praktik ‘saham gorengan’ yang kerap meresahkan pasar. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, menandai langkah strategis OJK untuk memperkuat integritas pasar modal domestik.
Mahendra menjelaskan, kebijakan ini dirancang untuk secara signifikan menambah likuiditas di pasar saham. Ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya, di mana aturan free float sebesar 5 persen memungkinkan beberapa pihak untuk lebih mudah mendominasi transaksi dan memanipulasi harga saham. Situasi inilah yang sebelumnya menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu atau dua pihak, semata-mata masuk untuk membeli dan menjual saham dan bisa mempengaruhi karena likuiditas kecil itu bisa diminimalisir. Itu mungkin istilah yang dimaksudkan Menteri Keuangan," jelas Mahendra, menegaskan bahwa peningkatan likuiditas adalah kunci untuk mencegah praktik manipulasi.
Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan bahwa pelonggaran batas free float menjadi 15 persen ini juga merupakan salah satu rekomendasi penting dari lembaga penyedia indeks global terkemuka, MSCI (Morgan Stanley Capital International). Langkah ini, katanya, bertujuan agar bursa saham di Indonesia dapat mengikuti ketentuan dan standar yang berlaku di bursa saham dunia.
Ia menambahkan, "Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa, tapi terkait penjelasan MSCI terakhir, ia ingin memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional." Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperkuat pasar domestik tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global.
