Chapnews – Ekonomi – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melontarkan usulan radikal kepada pemerintah pusat dan daerah: menggratiskan layanan transportasi umum selama satu bulan penuh. Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi jitu untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak dunia yang terus melonjak. Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menyatakan bahwa ini adalah momentum emas untuk membenahi sistem transportasi publik di Indonesia.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4/2026), Haris menjelaskan bahwa kebijakan gratis ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baru di masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. "Kita butuh kebijakan seperti menggratiskan angkutan umum selama sebulan. Beberapa negara sudah melakukannya. Tujuannya agar publik terbiasa," ujarnya, seperti dikutip dari laporan chapnews.id.
Menurut Haris, setelah masyarakat terbiasa menggunakan transportasi umum, langkah selanjutnya adalah memperkuat armada untuk mengakomodasi peningkatan permintaan. Ide ini bukan tanpa perhitungan. Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, menambahkan bahwa biaya untuk menggratiskan angkutan umum sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat jangka panjangnya.
Djoko memaparkan, jika terdapat 42 pemerintah daerah yang telah memiliki sistem bus perkotaan, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan selama setahun hanya sekitar Rp500 miliar. Ini berarti, untuk satu bulan saja, perkiraan kebutuhan dananya hanya sekitar Rp41,6 miliar. "Sebenarnya kalau 1 bulan itu, ada 42 Pemda (yang sudah punya sistem transportasi umum) itu tidak sampai setengah triliun. Tapi itu setahun, tinggal dibagi saja kalau sebulan berapa," jelas Djoko, menekankan bahwa angka tersebut relatif kecil untuk dampak yang signifikan.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan perilaku masyarakat sekaligus memberikan solusi konkret terhadap tantangan kenaikan harga BBM global. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran subsidi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan efisien.
