Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti menjadi pilar krusial dalam menopang stabilitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Jumat (30/1/2026). Rosan menegaskan bahwa kontribusi BUMN terhadap kapitalisasi pasar di bursa domestik mencapai angka yang signifikan, yakni hampir 30%.
Berbicara dari Wisma Danantara, Rosan menggarisbawahi peran strategis perusahaan-perusahaan pelat merah yang telah melantai di bursa. Menurutnya, kekuatan ekonomi yang direpresentasikan oleh BUMN merupakan tulang punggung utama bagi ekosistem pasar modal Tanah Air saat ini. "Kita lihat banyak perusahaan BUMN kita ini yang sudah listing di public. Dan kalau itu kita lihat lebih dalam lagi, hampir 30 persen dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," jelas Rosan, menyoroti besarnya pengaruh entitas-entitas negara tersebut terhadap nilai pasar secara keseluruhan.
Sejalan dengan komitmen penguatan tata kelola dan peningkatan kedalaman pasar, Danantara Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah transformatif ini dinilai vital untuk membawa BEI sejajar dengan standar bursa global, di mana lembaga pengelola investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) kerap memegang peranan strategis dalam struktur kepemilikan bursa.
Rosan menambahkan bahwa Danantara sangat terbuka untuk menjadi bagian dari struktur kepemilikan baru BEI pasca-demutualisasi. "Dan kita, Danantara, tentunya dengan adanya program demutualisasi ini yang akan diakselerasi, kita juga tentunya terbuka dan sebagaimana di negara-negara lain, banyak sovereign wealth fund juga menjadi bagian dari bursa itu," imbuhnya, mengisyaratkan potensi kolaborasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bursa.
Pernyataan Rosan ini sekaligus memperkuat arahan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menekankan urgensi untuk memangkas potensi konflik kepentingan di tubuh pengelola bursa, sebuah reformasi yang disebutnya sebagai mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan berintegritas.
