Chapnews – Ekonomi – Thomas Djiwandono, sosok yang sebelumnya dikenal luas sebagai Wakil Menteri Keuangan, kini resmi menapaki babak baru dalam kariernya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Keputusan penting ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 27 Januari 2026, menandai transisi signifikan bagi pria yang akan mengemban amanah di bank sentral untuk periode 2026-2031. Penunjukan Thomas menarik perhatian publik, terutama terkait latar belakangnya yang kental dengan dunia politik dan pemerintahan, memunculkan pertanyaan seputar komitmennya terhadap independensi institusi moneter.
Proses pemilihan Thomas Djiwandono tidaklah instan. Ia berhasil melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ketat di hadapan anggota dewan, mengungguli dua kandidat lain dari jalur karier internal BI, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono. Setelah mendapatkan restu dari parlemen, Thomas dijadwalkan akan segera menjalani prosesi pelantikan dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Ia akan secara resmi menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri dari posisi tersebut pada pertengahan Januari 2026.
Salah satu sorotan utama yang mengiringi penunjukan Thomas Djiwandono adalah komitmennya terhadap independensi Bank Indonesia. Mengingat rekam jejaknya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2024 dan sebelumnya Bendahara Umum Partai Gerindra selama 17 tahun, kekhawatiran akan potensi intervensi pemerintah terhadap kebijakan bank sentral sempat mencuat. Namun, Thomas menanggapi hal ini dengan tegas. "Semua pertanyaan atau persepsi negatif atau persepsi yang seakan-akan bahwa independensi Bank Indonesia bisa dipertarungkan itu saya anggap secara pribadi itu opini. Itu sah-sah aja saya hanya bisa menjawabnya nanti pas saya saat kerja," ujarnya, seperti dilansir chapnews.id. Ia menekankan bahwa independensi BI adalah "harga mati" yang akan ia jaga melalui profesionalitas dan pembuktian kinerja nyata, bukan sekadar janji di depan media. Thomas juga mengingatkan bahwa identitas profesionalnya telah terbentuk jauh sebelum ia aktif di dunia politik, dengan pengalaman panjang di sektor korporasi. Saat ini, Sekretariat Negara tengah memproses surat keputusan dari DPR RI untuk kemudian diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebelum pelantikan resmi dilaksanakan.
Sebagai langkah awal setelah pengesahan oleh DPR, Thomas Djiwandono langsung melakukan kunjungan silaturahmi formal kepada Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Gedung Bank Indonesia pada Rabu, 28 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mendengarkan masukan dan arahan dari pucuk pimpinan bank sentral. Meski demikian, Thomas memilih untuk tetap rendah hati dan menghormati prosedur administrasi negara yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa pembagian tugas spesifiknya di Dewan Gubernur baru akan diputuskan setelah prosesi pelantikan di Mahkamah Agung. "Saya masih Deputi Gubernur terpilih dan saat ini ya secara legalistiknya lah kira-kira gitu. Jadi sekali lagi ini bukan saatnya saya menjelaskan peran saya di apa sebagai Anggota Dewan Gubernur nanti tapi saya tadi ketemu Pak Gubernur, pertama dari saya adalah sowan, kedua ya saya mendengarkan masukan-masukan dari beliau," jelas Thomas, menegaskan posisinya yang masih dalam tahap menunggu pelantikan resmi.
Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menandai era baru di bank sentral, dengan ekspektasi tinggi terhadap kemampuannya menjaga stabilitas moneter dan independensi institusi di tengah dinamika ekonomi dan politik yang terus berkembang. Publik menanti pembuktian nyata dari komitmen yang telah ia sampaikan.
