Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Pasar modal Indonesia diguncang rentetan pengunduran diri mendadak dari puncak pimpinan otoritas keuangan pada Jumat, 30 Januari 2026. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara secara mengejutkan meletakkan jabatan. Langkah ini diikuti oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang semuanya menyatakan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak yang melanda pasar.
Fenomena mundurnya para "penjaga mercusuar" ekonomi ini sontak memicu kekhawatiran serius di kalangan investor dan pelaku pasar. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa peristiwa ini bukan sekadar pergantian kursi biasa, melainkan sebuah "sinyal bahaya" yang mengancam kredibilitas pasar modal Tanah Air.
"Bagi saya, rangkaian ini bukan sekadar pergantian kursi. Ini sinyal bahwa kepercayaan keuangan Indonesia sedang mundur," tegas Achmad, Sabtu (31/1/2026), seperti dilansir chapnews.id. Ia menambahkan, kondisi ini bukan berarti Indonesia akan kolaps, namun pasar sedang membaca adanya gangguan serius pada kredibilitas tata kelola dan kemampuan respons institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan.
Achmad menyoroti akar ketegangan yang bermula dari peringatan MSCI terkait isu investability dan transparansi kepemilikan saham di bursa Indonesia. Ketika lembaga indeks global sekelas MSCI mengeluarkan peringatan, dampaknya tidak hanya terbatas pada potensi penurunan angka, tetapi juga memicu risiko reputasi sistemik yang jauh lebih luas.
Ia menganalogikan sistem keuangan sebagai lautan luas, dengan otoritas sebagai pemandu dan penjaga mercusuar. Mundurnya para pimpinan di tengah badai justru menambah kegelisahan para pelaut, yakni pelaku pasar. "Saat ombak tinggi, pelaut tidak cukup diyakinkan dengan kalimat ‘mercusuar tetap berfungsi’. Pelaut butuh bukti bahwa lampu menyala terang. Ketika penjaga mercusuar dan pengelola pelabuhan mundur bersamaan, kegelisahan wajar meningkat," jelasnya.
Guna meredam kemerosotan kepercayaan dan mengembalikan stabilitas, Achmad menekankan tiga langkah strategis yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah. Pertama, peningkatan free float saham harus diiringi dengan audit menyeluruh dan sanksi nyata bagi praktik "kepatuhan kosmetik" yang tidak substansial.
Kedua, penegakan hukum terhadap transaksi tidak wajar dan likuiditas semu menjadi krusial untuk memastikan harga saham terbentuk secara adil dan transparan. Terakhir, pengganti pejabat yang mundur harus memiliki mandat pemulihan yang kuat dan jelas, bukan sekadar pengisi kekosongan administratif.
"Pasar memaafkan volatilitas, tetapi sulit memaafkan kecurigaan bahwa harga tidak terbentuk secara wajar," pungkas Achmad, mengingatkan betapa vitalnya integritas dan kepercayaan dalam menjaga denyut nadi pasar modal. Krisis kepercayaan ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.
