Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Di tengah gejolak global yang diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian ekonomi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengambil langkah proaktif untuk memastikan stabilitas penerimaan negara. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, pada Kamis (16/4/2026), melakukan serangkaian kunjungan kerja strategis ke sejumlah kantor wilayah. Agenda utama lawatan ini adalah mendorong optimalisasi penerimaan negara sekaligus memperkokoh integritas para pegawainya.
Kunjungan tersebut meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang dipusatkan di Kudus, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I di Kediri dan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II di Pasuruan. Dalam kesempatan tersebut, Djaka menyampaikan arahan langsung kepada jajaran untuk tidak lengah. "Di tengah kondisi global yang diwarnai konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan," tegas Djaka, menggarisbawahi pentingnya menjaga standar di tengah tantangan.
Mengawali lawatannya di Bea Cukai Kudus, yang menjadi titik konsolidasi bagi Kanwil Jawa Tengah dan DIY, Djaka menyoroti perkembangan signifikan kantor tersebut. Ia mengapresiasi transformasi Bea Cukai Kudus yang kini tidak lagi hanya bergantung pada sektor cukai, melainkan telah merambah dan berkembang pesat pada kawasan berikat. Djaka menekankan urgensi untuk tetap fokus pada dua core business utama ini, seraya memompa semangat seluruh jajaran agar tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, ia tak lupa mengingatkan krusialnya menjaga integritas. Penerapan prinsip zero fraud dan penghindaran segala praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik menjadi poin penting yang ditekankan. Selain itu, penguatan kerja tim juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, performa organisasi yang optimal tidak mungkin diraih secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid dan sinergi antarunit.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan dinamika, Bea Cukai dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan strategis. Ini mencakup optimalisasi penerimaan negara di satu sisi, dan pemberian fasilitas yang memadai kepada pelaku usaha di sisi lain, tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas pelayanan maupun efektivitas pengawasan. Komitmen ini diharapkan dapat menjaga roda perekonomian tetap berjalan lancar seraya memastikan hak-hak negara terpenuhi.
Berita ini disarikan dari laporan Feby Novalius, seorang Jurnalis, yang diterbitkan pada Kamis, 16 April 2026. Informasi lebih lanjut mengenai tren pasar dan kebijakan ekonomi dapat diakses melalui chapnews.id.
