Gebrak! Prabowo Rombak Total Direksi Himbara, Ada Apa?
Chapnews – Ekonomi – Sinyal kuat perombakan besar-besaran di jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap mengganti seluruh pucuk pimpinan bank-bank pelat merah tersebut, menyusul temuan praktik yang dinilai merugikan negara dan menciptakan ketimpangan. Informasi mengejutkan ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam sebuah forum di Bogor pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Menurut Sjafrie, salah satu pemicu utama keputusan ini adalah adanya ketidakadilan dalam penyaluran kredit. Bank-bank BUMN, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, justru cenderung memprioritaskan pengusaha berskala besar, mengesampingkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang lebih membutuhkan akses permodalan.
"Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk diberi kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan untuk mengganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN," terang Sjafrie saat menyampaikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Langkah ini, lanjut Sjafrie, merupakan bagian integral dari upaya pembersihan dan penyegaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama bercokol di posisi strategis. Fokus utama adalah mencari individu yang tidak hanya memiliki kapabilitas intelektual dan praktis, tetapi juga integritas tinggi serta nasionalisme yang kuat.
"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktis, tetapi mereka cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," tegasnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap reformasi.
Perombakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola BUMN yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional secara menyeluruh, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses permodalan yang lebih adil.
