Chapnews – Ekonomi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kabar penting terkait masa depan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan tambang raksasa tersebut dipastikan diperpanjang melampaui tahun 2041, Indonesia akan menguasai mayoritas saham PTFI hingga 63 persen.
Bahlil menjelaskan bahwa peningkatan kepemilikan saham ini akan terjadi melalui skema divestasi tambahan sebesar 12 persen. Yang menarik, divestasi ini akan diberikan tanpa biaya saat perpanjangan kontrak operasi pada tahun 2041. Dengan skema progresif ini, porsi kepemilikan nasional diproyeksikan melonjak signifikan dari posisi saat ini, di mana Indonesia, melalui holding pertambangan MIND ID, telah memegang sekitar 51 persen saham PTFI sejak proses divestasi pada 2018.
Peningkatan kepemilikan saham ini bukan sekadar angka, melainkan memiliki implikasi besar terhadap penerimaan negara. Bahlil menegaskan bahwa dampak positif akan terasa langsung pada berbagai pos pendapatan, mulai dari dividen, royalti, hingga pajak. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, dengan mengalokasikan sebagian pendapatan negara kepada pemerintah daerah di Papua sebagai wilayah penghasil tambang.
"Dalam perpanjangan kontrak pasca-2041 nanti, kita berharap pendapatan negara akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang kita terima saat ini, terutama dari royalti dan pajak-pajak lain, khususnya dari emas," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual dari Amerika Serikat, Jumat malam, seperti dilaporkan chapnews.id.
Lebih lanjut, sebagian dari tambahan 12 persen saham yang didivestasi tersebut juga akan dialokasikan untuk pemerintah daerah di Papua, memperkuat partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perpanjangan izin ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan operasional perusahaan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
