Chapnews – Nasional – Sebuah proyek infrastruktur jalan hotmix menuju Dermaga Kore, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendadak menjadi sorotan tajam setelah kondisinya dilaporkan mengalami kerusakan parah, aspalnya terkelupas, padahal baru saja rampung dikerjakan. Fenomena ini memicu gelombang sindiran dari warganet di media sosial, yang mempertanyakan kualitas pengerjaan dan secara sarkastis menyarankan agar "hujan dijadikan tersangka."
Proyek pengaspalan yang menelan anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp 1,49 miliar ini sejatinya baru rampung pada 7 Februari 2026. Namun, tak sampai sebulan usai pengerjaan, sejumlah titik aspal di ruas jalan tersebut dilaporkan telah mengelupas, terutama setelah wilayah itu diguyur hujan. Video yang menunjukkan warga berupaya merapikan aspal yang terkelupas itu pun viral di jagat maya pada Minggu (22/2), memicu kegaduhan publik.
Masyarakat lokal dan pengguna jalan mengungkapkan kekecewaan mendalam mereka. Mereka meragukan mutu pengerjaan proyek tersebut, mengingat usia jalan yang masih sangat baru. Pertanyaan besar menggantung: bagaimana mungkin jalan yang baru dibangun dengan dana miliaran rupiah bisa rusak secepat ini?
Linimasa media sosial pun dibanjiri aneka tanggapan satir. "Jadikan saja hujan sebagai tersangka, kenapa proyek pemerintah dia rusak…kwek..kwek..kwek… coba kontraktornya saudara atau rekanan anggota dewan kali," tulis seorang warganet, menyindir potensi alasan yang akan diberikan oleh pihak terkait. Komentar senada juga muncul, "Hati-hati, nanti hujan yang dijadikan tersangka," menunjukkan skeptisisme publik terhadap akuntabilitas. Ada pula yang membandingkan kondisi ini dengan daerah lain, "Wkwk daripada di Kampung gue dekat Pemilu baru jalannya dibenerin," yang menyoroti praktik perbaikan jalan menjelang momen politik.
Warga setempat mendesak otoritas berwenang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan secepatnya agar kerusakan tidak semakin meluas dan mengganggu akses vital menuju dermaga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak pelaksana proyek maupun pemerintah daerah Kabupaten Bima terkait penyebab pasti kerusakan tersebut, maupun langkah-langkah penanganan yang akan diambil untuk mengatasi masalah kualitas infrastruktur ini.
