Chapnews – Nasional – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra bersiap melancarkan akselerasi pembangunan ribuan unit hunian tetap (huntap) di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah masif ini direncanakan segera bergulir pasca-momen Idulfitri 2026, ditujukan khusus bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan parah, roboh, atau hanyut terbawa arus banjir.
Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR, menegaskan komitmen pihaknya untuk segera menindaklanjuti rencana ini. Ia menyatakan bahwa koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) akan segera dilaksanakan setelah Lebaran. "Kami sudah bersepakat untuk bertemu dengan Menteri PKP pasca-Lebaran ini, guna mengkoordinasikan kesiapan pemerintah daerah mana saja yang sudah siap untuk memulai pembangunan," ungkap Tito, saat ditemui usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dan keseriusan Satgas dalam memastikan proyek vital ini berjalan lancar.
Proyek pembangunan huntap ini merupakan upaya kolaboratif lintas sektor. Berbagai institusi negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PKP, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turut serta. Tak hanya itu, partisipasi aktif dari lembaga swasta dan individu juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan hunian layak bagi para penyintas bencana.
Pembangunan huntap ini dirancang melalui dua skema utama yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Skema pertama adalah metode in situ, di mana hunian dibangun kembali di area sekitar lokasi asal rumah warga sebelumnya. Penerapan skema ini sangat ketat, dengan mempertimbangkan kriteria keamanan lahan yang optimal. BNPB memegang peran kunci sebagai salah satu penanggung jawab skema ini, dengan contoh konkret di Kabupaten Bireuen yang mengusulkan pembangunan 365 unit huntap.
Skema kedua adalah metode komunal atau relokasi terpusat. Dalam skema ini, pembangunan dilakukan pada satu hamparan lahan baru yang telah melalui kajian dan dinyatakan layak serta aman untuk menampung warga yang sebelumnya tinggal di kawasan rawan bencana. Kementerian PKP menjadi salah satu motor penggerak dalam menyiapkan dan merealisasikan skema komunal ini.
Secara keseluruhan, data Satgas PRR menunjukkan target ambisius pembangunan huntap di ketiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit. Dari jumlah tersebut, 110 unit telah rampung sepenuhnya dan siap dihuni, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Angka ini mencerminkan progres awal yang signifikan menuju pemulihan pascabencana.
Selain fokus pada huntap, Satgas PRR juga tidak mengabaikan kebutuhan mendesak akan tempat tinggal sementara. Hunian sementara (huntara) disiapkan, bersamaan dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per bulan. Dana ini dialokasikan bagi para pengungsi yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sembari menunggu rampungnya hunian permanen mereka. (chapnews.id/rea/rir)
