Chapnews – Nasional – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh di wilayahnya. Berbagai terobosan program dan kebijakan telah digulirkan, mulai dari upaya preventif pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan upah minimum, hingga penyediaan fasilitas penunjang yang memudahkan pekerja. Penegasan ini disampaikan Luthfi saat menerima kunjungan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di kantornya pada Senin (27/7).
Salah satu pilar utama kebijakan Luthfi adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas ini tidak hanya bertindak reaktif, melainkan proaktif dalam mendeteksi dini perusahaan yang mulai menunjukkan gejala kesulitan. Tujuannya adalah memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, seperti pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, dan penggantian cuti, sekalipun PHK tak terhindarkan.
Di luar aspek upah, Pemprov Jateng juga memberikan perhatian serius. Tarif Trans Jateng bagi buruh dipangkas separuh, dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per perjalanan. Selain itu, dorongan kuat diberikan untuk penyediaan daycare gratis dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan-kawasan industri. Untuk menekan biaya hidup, didirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koperasi percontohan telah beroperasi di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, melayani sekitar 29 ribu pekerja.
Kebijakan pengupahan pun tak luput dari keberpihakan. Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07, sebuah kenaikan signifikan 7,28% dari tahun sebelumnya. Angka ini dihitung menggunakan parameter alfa 0,90, batas tertinggi yang diizinkan regulasi, menunjukkan komitmen kuat terhadap daya beli buruh.
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan amanat Presiden yang menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap isu PHK. "Jika terjadi PHK, segera turun ke lapangan. Itu perintah Presiden," ujar Said Iqbal, mengutip arahan Kepala Negara. Pemerintah diminta untuk menggali akar masalah, mencari solusi, dan memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja. Said Iqbal menambahkan, prinsip Presiden adalah melindungi kelompok yang lemah, bukan yang kuat, dalam setiap penanganan persoalan ketenagakerjaan.
Said Iqbal juga secara spesifik menyoroti kasus PHK pekerja PT Victory Apparel Semarang, mendorong penyelesaian melalui dialog tripartite antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Menanggapi hal ini, Luthfi menjelaskan bahwa kasus PT Victory Apparel memiliki latar belakang kompleks, termasuk dampak pandemi Covid-19, banjir bandang, penurunan pesanan, dan tekanan keuangan perusahaan.
Luthfi menambahkan, pendekatan preventif dan persuasif dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan bukanlah hal baru baginya. Strategi serupa telah ia terapkan saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, di mana penyelesaian masalah diutamakan melalui dialog sebelum berujung pada jalur hukum. Komitmen ini menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah prioritas utama bagi kepemimpinannya di Jawa Tengah.
