Chapnews – Nasional – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan krusial ini membatasi kuota maksimal 1.000 pengunjung per hari, sebuah langkah proaktif yang dinilai vital untuk menjaga kelestarian ekosistem unik di kawasan konservasi tersebut.
Menurut Rajiv, pembatasan kuota ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sebuah strategi jangka panjang yang akan menentukan masa depan pengelolaan Komodo. "Ini bukan hanya tentang jumlah pengunjung, tetapi tentang pilihan fundamental antara eksploitasi cepat atau keberlanjutan ekosistem. Komodo adalah kawasan konservasi dengan daya dukung yang terbatas, bukan sekadar destinasi wisata biasa," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/4).
Data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah kunjungan ke TNK. Sepanjang tahun 2024, angka kunjungan telah mencapai sekitar 300.000 orang. Lonjakan ini, menurut Rajiv, berpotensi serius mengganggu keseimbangan ekosistem, mulai dari perubahan perilaku satwa endemik, terganggunya rantai makanan, hingga kerusakan vegetasi yang krusial bagi habitat komodo.
"Kita wajib mengambil langkah berani demi menyelamatkan ekosistem ini. Satwa liar sangat sensitif terhadap gangguan. Prinsip konservasi adalah pencegahan, bukan menunggu kerusakan terjadi baru bereaksi," tegas Legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini. Ia menambahkan, konsep carrying capacity atau daya dukung lingkungan harus menjadi landasan utama dalam menetapkan batas maksimal kunjungan.
Rajiv juga mendorong modernisasi sistem pengelolaan wisata di Komodo agar setara dengan taman nasional kelas dunia. Ini mencakup implementasi sistem manajemen pengunjung berbasis teknologi, seperti sistem booking yang transparan, penetapan kuota harian, hingga pengaturan slot waktu kunjungan. "Praktik semacam ini sudah lazim diterapkan di banyak taman nasional terkemuka di seluruh dunia," jelasnya.
Tidak dimungkiri, Rajiv menyadari bahwa kebijakan pembatasan ini berpotensi memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, terutama para pelaku usaha kecil seperti pemandu wisata, UMKM, dan operator kapal. Narasi pembatasan seringkali dipersepsikan negatif. Namun, ia meyakini, jika dikelola dengan tepat, pembatasan justru dapat meningkatkan eksklusivitas destinasi dan mendongkrak nilai ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menyiapkan skema transisi yang adil dan inklusif, meliputi program pelatihan, peningkatan kualitas layanan, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal.
"Masyarakat lokal tidak boleh menjadi korban. Mereka harus didampingi agar dapat ‘naik kelas’ dan turut merasakan manfaat dari pariwisata berkualitas tinggi. Dengan pengelolaan yang benar, Komodo berpotensi menjadi destinasi eksklusif kelas dunia," terang Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini. Selain itu, Rajiv menekankan pentingnya transparansi data dalam pengelolaan kawasan. Publik harus memiliki akses terhadap informasi mengenai daya dukung lingkungan, jumlah kunjungan harian, dan indikator kesehatan ekosistem.
Ia juga mengusulkan agar sebagian pendapatan dari sektor pariwisata dialokasikan kembali untuk upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. "Data yang transparan sangat krusial agar semua pihak memahami urgensi pembatasan ini, sehingga tidak ada persepsi kebijakan sepihak. Reinvestasi ke lingkungan dan masyarakat adalah keharusan agar ekosistem dan ekonomi lokal dapat tumbuh kuat bersama," paparnya. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan ini, mengingat pengelolaan Komodo melibatkan sektor kehutanan, pariwisata, perhubungan, dan pemerintah daerah.
"Semua pemangku kepentingan, dari pusat hingga daerah, harus bersinergi untuk memastikan arah pengelolaan Komodo jelas dan tidak tumpang tindih. Koordinasi lintas sektor yang solid sangat dibutuhkan karena menyangkut konservasi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat," tegas Rajiv. Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi kebijakan pembatasan kuota ini, termasuk transparansi dalam penentuan kuota dan evaluasi berkala terhadap dampak di lapangan. "Kebijakan yang bagus di atas kertas harus diiringi implementasi dan pengawasan yang kuat. Komodo adalah kebanggaan kita, bahkan dunia. Jika tidak kita jaga sekarang, kita akan kehilangan warisan tak ternilai ini," pungkasnya.
