Chapnews – Nasional – Jakarta – Di tengah gejolak geopolitik global yang kian tak menentu, seorang pakar intelijen terkemuka, Ridwan Habib, melontarkan gagasan revolusioner: pembentukan pusat data gabungan untuk seluruh lembaga intelijen di Indonesia. Usulan ini diharapkan mampu menyatukan kekuatan intelijen nasional dan mengatasi berbagai tantangan di era modern.
Ridwan Habib, pengamat intelijen yang berbicara dalam Seminar Intelijen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan di Gedung IASTH, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/4), menekankan pentingnya konsep joint intelligence atau intelijen gabungan. Menurutnya, dinamika hegemoni global yang semakin kompleks menuntut adanya formula baru agar setiap lembaga intelijen dapat saling mendukung dan mengoptimalkan kinerja.
"Saya kira sangat, sangat seksi dalam dinamika hegemoni global yang makin tidak menentu seperti ini. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita mencoba mencari satu formula supaya antarlembaga intelijen ini makin saling menguatkan," ujar Ridwan, menegaskan bahwa narasi intelijen gabungan sudah saatnya dimunculkan secara serius.
Inisiatif semacam ini, lanjut Ridwan, telah sukses diterapkan di sejumlah negara maju yang berhasil menyingkirkan ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen mereka. Australia, misalnya, memiliki Office of National Intelligence (ONI) yang mengintegrasikan data dari sepuluh lembaga intelijen, termasuk Australian Security Intelligence Organisation (ASIO). Sistem ini memungkinkan akses data berdasarkan tingkat clearance atau izin keamanan, sebuah mekanisme yang belum sepenuhnya ada di Indonesia.
Serupa, Singapura mengoperasikan National Security Center, dan Jerman memiliki NADIS (National Intelligence Data Information System) yang mewajibkan semua lembaga intelijen, baik federal maupun negara bagian, untuk menyetorkan data ke satu platform terpadu. Model-model ini membuktikan bahwa koordinasi data intelijen dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan fungsi masing-masing lembaga.
Namun, Ridwan juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip kompartementasi dalam operasional intelijen, bahkan setelah pusat data gabungan terbentuk. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan operasional tetap menjadi kunci. "Anda orang BAIS, melakukan operasi BAIS, tidak boleh menceritakan detailnya kepada BIN atau Baintelkam. Itu melanggar kompartementasi," jelasnya, menyoroti batas antara berbagi data strategis dan membocorkan taktik lapangan.
Tujuan utama dari pembentukan pusat data ini adalah efisiensi dan pencegahan tumpang tindih tugas di lapangan. Ridwan mencontohkan, seringkali beberapa lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Intelijen Kejaksaan Agung, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara bersamaan mengincar target yang sama, misalnya dalam kasus penyelundupan narkoba di sebuah wilayah.
"Ya itu waste of resources menurut kami," kritiknya. Dengan pusat data terpadu, pembagian tugas dapat diatur lebih baik, memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal dan efektif, sehingga tidak terjadi pemborosan yang signifikan. Usulan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat postur intelijen Indonesia dalam menghadapi kompleksitas ancaman global.
