Kebutuhan Pangan MBG Fantastis! Kadin Gaet China Amankan Gizi Nasional
Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah strategis dengan menjajaki kerja sama bersama sejumlah perusahaan asal China. Inisiatif ini bertujuan untuk menggarap hilirisasi industri unggas, sekaligus memastikan pasokan pangan vital seperti ayam, telur, dan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Pertemuan bisnis penting ini berlangsung di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan urgensi kolaborasi ini demi mendukung keberlanjutan program MBG. Ia menyoroti bahwa Indonesia saat ini belum mencapai swasembada pangan yang memadai, khususnya untuk telur dan susu, yang sangat krusial bagi keberhasilan program tersebut.
"Perhitungan kami menunjukkan bahwa program MBG membutuhkan pasokan telur yang masif, mencapai 24 juta butir per hari, atau lebih dari 700 juta butir setiap bulan secara nasional," ungkap Anindya dalam sesi pertemuan dengan gabungan pengusaha industri telur dari China.
Sebagai ilustrasi skala kebutuhan, Anindya mencontohkan Provinsi Aceh, di mana dapur-dapur MBG di sana memerlukan sekitar 600.000 butir telur setiap hari. Kadin sendiri, yang memiliki dapur MBG di berbagai wilayah, berencana terlibat dalam mengelola 1.000 dari total 30.000 dapur MBG yang dicanangkan pemerintah. "Presiden Indonesia melihat ini sebagai proyek prioritas, dan Kadin berkomitmen mendukung dengan sumber daya kami sendiri," tambahnya.
Kerja sama di sektor pangan ini dinilai sebagai terobosan signifikan yang akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Selain telur, kebutuhan akan ayam potong juga sangat mendesak untuk menjamin asupan protein yang cukup.
"Indonesia membutuhkan 80 juta paha ayam per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi 80 juta siswa," jelas Anindya. Tanpa pasokan unggas yang memadai, pemenuhan protein bagi peserta didik dalam program MBG tidak akan tercapai secara maksimal, sehingga tujuan utama program pemerintah berpotensi terhambat.
