Chapnews – Nasional – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa memadati area depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Minggu, 21 April. Aksi demonstrasi ini digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan daerah dan isu-isu krusial yang dianggap merugikan kesejahteraan rakyat serta keberlanjutan lingkungan di Bumi Etam.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi beragam pesan, para demonstran menyuarakan orasi secara bergantian. Mereka menyoroti isu-isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, dugaan praktik korupsi, serta dampak eksploitasi sumber daya alam yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal. Koordinator lapangan aksi, Budi Santoso, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Kaltim membutuhkan keadilan dan transparansi dari pemerintah.
"Kami datang ke sini bukan untuk membuat keributan, melainkan menagih janji dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang selama ini terasa mencekik rakyat kecil," ujar Budi dengan lantang. Ia juga menyoroti lambatnya penanganan masalah lingkungan akibat aktivitas industri, yang menurutnya telah mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan ekosistem vital di Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung tertib namun penuh semangat ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun demikian, tidak terjadi insiden berarti. Massa terlihat antusias meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menunjukkan soliditas dalam menyampaikan aspirasi.
Setelah beberapa jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh perwakilan dari DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan massa menyampaikan daftar tuntutan mereka secara langsung. Pihak pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dan melakukan kajian mendalam terhadap poin-poin yang menjadi keberatan masyarakat. Namun, massa menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dan tidak segan untuk kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Peristiwa ini menjadi cerminan dari dinamika sosial dan politik di Kalimantan Timur, khususnya menjelang berbagai agenda pembangunan besar. chapnews.id akan terus memantau perkembangan terkait aksi ini dan respons dari pemerintah daerah.
