Chapnews – Nasional – Ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (21/4). Aksi yang diberi nama "Aksi Rakyat Kaltim 21 April" ini tidak hanya berpusat di depan Kantor DPRD Kaltim, tetapi juga meluas hingga ke Kantor Gubernur Kaltim, menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sejumlah kebijakan dan dugaan praktik KKN.
Berdasarkan laporan chapnews.id, massa aksi, yang awalnya berkumpul di depan DPRD Kaltim, kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 14.00 Wita. Di hadapan gedung pemerintahan, para pengunjuk rasa menyuarakan tiga tuntutan utama: audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di wilayah tersebut, serta mendesak DPRD Kaltim untuk segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total. Bahkan, dalam orasinya, massa secara tegas meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menemui mereka, bahkan ada seruan agar ia mundur dari jabatannya.
Situasi di kedua lokasi unjuk rasa, baik di DPRD maupun Kantor Gubernur Kaltim, terpantau tegang dengan adanya pemasangan barikade kawat berduri. Kawat berduri ini juga dipasang di sekitar rumah dinas Gubernur. Pemasangan barikade pengamanan ini, yang telah dilakukan sejak Senin (20/4), menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Ketua Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis (PusHAM-MT) Universitas Mulawarman, Musthafa, menilai tindakan tersebut berlebihan dan menciptakan kesan represif, serta jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro meminta agar pemasangan kawat berduri tidak dibesar-besarkan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat pencegahan untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seraya memastikan bahwa pola pengamanan tetap mengedepankan pendekatan humanis, preemtif, dan preventif. Menurut Endar, jika tidak ada niat buruk, maka tidak perlu ada yang dipermasalahkan.
