Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Wacana pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau yang tengah digodok dalam Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Mulai dari pelaku industri, asosiasi, hingga pemerintah daerah, semuanya menyuarakan kekhawatiran akan dampak sosial-ekonomi yang masif jika kebijakan ini diterapkan.
Henry Wardana, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), menilai regulasi tersebut tidak hanya tidak adil dari sisi prinsip bisnis, tetapi juga mengabaikan realitas sosial-ekonomi yang kompleks di lapangan. Ia memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam jutaan mata pencarian, mulai dari hulu hingga hilir industri tembakau.
"Bahan tambahan pada produk tembakau merupakan satu-satunya elemen yang membedakan antarmerek di pasaran," jelas Henry dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id pada Jumat (12/6/2026). Ia menambahkan, komponen seperti cooling agent (mentol), pemanis, hingga ekstrak buah adalah bahan krusial yang membentuk profil rasa unik, menjadi Unique Selling Proposition (USP) bagi setiap merek rokok.
Menurut Henry, dampak dari kebijakan ini tidak hanya akan dirasakan oleh pabrikan besar. Ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan hidupnya pada sektor tembakau di berbagai daerah sentra dipastikan akan gulung tikar. Kondisi ini dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja dan krisis ekonomi di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Henry juga menyoroti potensi peningkatan peredaran rokok ilegal. Ia berpendapat, regulasi yang terlalu ketat terhadap produk legal justru dapat membuka celah bagi pertumbuhan pasar gelap. "Produk rokok ilegal memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi karena tidak adanya transparansi terkait bahan baku yang digunakan, sehingga membahayakan konsumen," tegasnya.
