Chapnews – Nasional – Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, dengan tegas membantah tudingan intervensi dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS) untuk Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Polres Parepare. Tudingan ini muncul terkait belum diterbitkannya SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Menurut AKBP Indra, kendala utama yang menyebabkan SLHS belum diterbitkan adalah karena dapur MBG tersebut belum beroperasi secara penuh. "Untuk mendapatkan SLHS itu, harus beroperasi dulu untuk pengambilan sampel. Kalau belum beroperasi, apanya yang mau diambil sampel," jelas Indra kepada chapnews.id pada Jumat (12/6). Ia menekankan bahwa prosedur standar mengharuskan dapur beraktivitas agar sampel makanan bisa diambil untuk pengujian.
Senada dengan Kapolres, Kepala SPPG Polres Parepare, Muhammad Nur Akram Mulha, turut menjelaskan detail persyaratan SLHS. Menurutnya, salah satu syarat krusial untuk penerbitan sertifikat tersebut adalah adanya pengambilan sampel makanan oleh Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) saat dapur sedang beroperasi. "Memang harus diurus saat operasional berjalan dan Dinkes harus melihat langsung proses pengolahan hingga pendistribusian makanan, untuk memastikan semuanya sesuai standar," terang Akram.
Akram menambahkan bahwa SPPG Polres Parepare telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan yang disyaratkan oleh Dinas Kesehatan. Bahkan, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sudah dinyatakan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. "Sertifikat SLHS-nya, tinggal tunggu diterbitkan dari Dinas Kesehatan, karena seluruh pengujian sampel dan inspeksi kesehatan lingkungan sudah sesuai standar," imbuhnya, menunjukkan bahwa proses administratif sudah hampir rampung.
Lebih lanjut, Akram menekankan komitmen SPPG Polres Parepare terhadap keamanan pangan. Seluruh makanan MBG yang akan didistribusikan selalu melalui proses pemeriksaan dan pengujian ketat oleh petugas food safety setiap hari sebelum disalurkan. "Pengujian keamanan makanan dilakukan setiap hari sebelum disalurkan ke sekolah," tegasnya, menjamin kualitas dan keamanan konsumsi bagi para penerima manfaat.
Dapur MBG Polres Parepare ini melayani sekitar 1.839 penerima manfaat, meliputi siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta peserta posyandu di wilayah tersebut, menunjukkan skala operasional yang signifikan dan pentingnya sertifikasi higienis.
