Chapnews – Nasional – Ribuan mahasiswa dan perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai kampus di Jakarta memadati area depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, pada Jumat (19/6) sore. Aksi unjuk rasa ini menyoroti sejumlah kebijakan krusial pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pantauan chapnews.id di lokasi menunjukkan bahwa demonstrasi dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Massa aksi datang dari berbagai elemen, seperti Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), mahasiswa Universitas Mercubuana, dan Universitas Trisakti. Meskipun datang secara terpisah dengan waktu yang berbeda, mereka menyuarakan poin-poin tuntutan yang memiliki kesamaan substansi, mencerminkan kegelisahan kolektif terhadap arah kebijakan nasional.
Dalam rilis yang dikeluarkan PB HMI, mereka menegaskan bahwa "berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat harus dievaluasi secara serius demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan nasional." Kritik keras dilayangkan terhadap program MBG yang dianggap berpotensi membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran, serta dugaan pemborosan APBN yang dinilai tidak efisien dalam alokasinya.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Trisakti yang tiba belakangan membawa tiga tuntutan utama yang mendesak. Pertama, mereka menuntut pemulihan kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai sedang tidak stabil. Kedua, menyerukan pemberantasan inkompetensi di kalangan pejabat publik yang dianggap menghambat kemajuan. Ketiga, mendesak pengembalian supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi yang harus dihormati.
Selain itu, para demonstran juga mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani daya beli masyarakat. Mereka juga secara tegas menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang baru saja disahkan, mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebebasan sipil dan independensi institusi penegak hukum. Aksi ini menjadi cerminan dari kegelisahan masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Mereka menuntut respons konkret dan evaluasi menyeluruh dari pihak eksekutif dan legislatif.
