Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kini menghantui ribuan pekerja di Jawa Timur. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, memperingatkan potensi PHK signifikan dari dua pabrik komponen otomotif besar yang berencana memindahkan basis produksinya ke Vietnam.
Kedua pabrik yang menjadi sorotan tersebut berlokasi strategis di Pasuruan dan Mojokerto, jantung industri Jawa Timur. Menurut Said Iqbal, keputusan relokasi ini dipicu oleh situasi geopolitik global, khususnya perang yang berkepanjangan. Kondisi tersebut mendorong prinsipal dari Jepang, pemilik kedua pabrik, untuk mengalihkan investasi mereka ke negara lain, dengan fokus utama pada pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Vietnam.
"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," terang Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers virtual yang digelar baru-baru ini.
Menyikapi situasi yang mencemaskan ini, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya, mewakili pemerintah dan serikat pekerja, sedang bernegosiasi intensif dengan pihak manajemen kedua perusahaan. Tujuannya adalah meyakinkan agar rencana relokasi tersebut dibatalkan demi menjaga keberlangsungan lapangan kerja di Tanah Air.
"Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia," lanjutnya, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi jangka panjang.
Said Iqbal juga menyoroti dampak luas dari konflik global yang berkepanjangan. Hasil kunjungan lapangannya di berbagai wilayah industri seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, menunjukkan adanya ketidakpastian ekonomi global, potensi perlambatan ekonomi, hingga gangguan serius pada rantai pasok industri. Kondisi ini secara kolektif memperparah iklim investasi dan keberlangsungan industri di Indonesia, menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah.
Oleh: Taufik Fajar
Selasa, 23 Juni 2026 | 06:01 WIB
(Ilustrasi pekerja yang terdampak PHK. Foto: chapnews.id)
