Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana jangka pendek untuk mengambil alih atau memiliki porsi saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik setelah regulasi terbaru pasar modal domestik membuka pintu lebar bagi institusi negara untuk menjadi pemegang saham otoritas bursa tersebut.
Penegasan Purbaya disampaikan saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026). Menurutnya, meskipun ada kesempatan yang difasilitasi oleh undang-undang, pemerintah memilih untuk bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme operasional bursa kepada struktur yang telah berjalan saat ini. "Sampai sekarang sih belum ada," ujar Purbaya singkat, menggarisbawahi posisi pemerintah yang menahan diri.
Peluang bagi institusi negara untuk menjadi bagian dari pemilik saham BEI secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Secara spesifik, Pasal 8B ayat (1) dalam draf legalitas UU P2SK secara gamblang memperluas daftar entitas yang berwenang menanamkan modal di bursa. Aturan ini memberikan kewenangan kepada tiga pilar finansial negara, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), untuk bertindak sebagai pemegang saham Bursa Efek.
Meski demikian, undang-undang baru ini tidak serta-merta memberikan keleluasaan penuh. Terdapat ketentuan khusus yang berfungsi sebagai benteng, bertujuan untuk melindungi iklim investasi domestik dari potensi intervensi sepihak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga independensi dan stabilitas pasar modal, sekalipun memiliki opsi untuk terlibat lebih jauh.
(Foto: chapnews.id)
