Gaji Guru & PNS Seret? Prabowo Ungkap Biang Keroknya!
Chapnews – Ekonomi – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkap alasan di balik stagnasi gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, masalah utamanya adalah ketiadaan dana yang memadai, akibat kebocoran penerimaan negara yang fantastis, diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo secara lugas menjelaskan kepada para ulama dan pemimpin NU mengenai akar permasalahan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa ketersediaan anggaran selalu kurang karena sebagian besar kekayaan negara "diambil terus" dan mengalir keluar selama bertahun-tahun.
Mengutip pernyataannya, "Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo, memberikan gambaran langsung tentang kondisi yang ia maksud.
Salah satu praktik yang disebut Prabowo menjadi biang kerok kebocoran ini adalah under-invoicing. Ini adalah modus kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha, di mana mereka melaporkan jumlah penjualan yang lebih rendah dari angka sebenarnya. Akibatnya, negara mengalami kerugian masif.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," papar Prabowo, menggambarkan praktik tersebut secara gamblang.
Menurut perhitungan para ahli yang ia kutip, kerugian negara akibat kebocoran ini mencapai angka yang mencengangkan: USD150 miliar atau setara dengan Rp2.500 triliun setiap tahunnya. Jumlah fantastis ini, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan tentu saja, kenaikan gaji bagi para abdi negara, justru menguap begitu saja.
Prabowo menekankan, "Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun," seraya menegaskan bahwa kekayaan bangsa ini seharusnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, bukan justru hilang tanpa jejak.
