Chapnews – Ekonomi – Indonesia di ambang pembaruan data ekonomi fundamental melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digagas Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini krusial menyusul transformasi masif perekonomian nasional dalam satu dekade terakhir, menuntut ketersediaan informasi yang mutakhir dan komprehensif sebagai landasan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, lanskap ekonomi Indonesia telah berevolusi secara drastis. Fenomena seperti booming ekonomi digital, akselerasi kemajuan teknologi informasi, menjamurnya berbagai model usaha baru, hingga pergeseran perilaku konsumsi dan produksi pascapandemi, semuanya telah membentuk struktur ekonomi yang jauh berbeda dari era sebelumnya. Realitas ini secara langsung memicu kebutuhan mendesak akan data ekonomi yang tidak hanya mutakhir, tetapi juga mampu mencakup setiap dimensi perubahan tersebut.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan urgensi penyesuaian metodologi pendataan untuk menangkap dinamika ekonomi yang kompleks ini. "Dalam satu dekade terakhir, aktivitas ekonomi kita telah mengalami metamorfosis, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, hingga nilai ekonomi yang tercipta. Perubahan fundamental semacam ini wajib kita rekam dan cerminkan dalam statistik nasional yang BPS hasilkan," ujar Amalia, seperti dikutip dari chapnews.id.
Inisiatif sensus ekonomi ini bukanlah hal baru di kancah global; banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko secara rutin melaksanakannya untuk memetakan lanskap usaha dan merumuskan kebijakan. Namun, SE2026 hadir dengan inovasi signifikan. Berbeda dari edisi sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya menyasar pelaku usaha, melainkan juga melibatkan rumah tangga, mengingat perannya yang integral dalam ekosistem ekonomi nasional. Lebih lanjut, SE2026 akan menjangkau seluruh sektor usaha tanpa pengecualian, memastikan gambaran yang benar-benar komprehensif.
Pendataan lapangan SE2026 akan dilaksanakan secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Amalia menganalogikan sensus ini sebagai ‘rekam medis’ perekonomian. "Layaknya rekam medis, kita perlu memeriksa setiap aspek secara menyeluruh untuk memahami kondisi riil, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan sasaran," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa persiapan SE2026 telah digodok matang sejak tahun 2024, menepis anggapan bahwa ini adalah program mendadak. Partisipasi aktif masyarakat dalam sensus ini akan menjadi penentu akurasi data, yang pada akhirnya akan membentuk masa depan pembangunan bangsa.
