Chapnews – Nasional – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, secara tegas menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat berlandaskan pada pengakuan jujur atas fakta bahwa jutaan anak di Indonesia masih belum mendapatkan akses pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam sebuah audiensi penting di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (29/6), yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal.
"Pondasi utama Sekolah Rakyat adalah kejujuran. Kita harus berani mengakui, Bapak Ibu sekalian, bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum merasakan bangku pendidikan," ujar Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Ia menambahkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Angka ini mencakup mereka yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan, yang telah putus sekolah, hingga mereka yang berada di ambang putus sekolah.
Fenomena ATS ini, lanjut Gus Ipul, seringkali luput dari perhatian, seolah-olah mereka adalah "orang-orang tak terlihat" atau the invisible people – istilah yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan keluarga-keluarga dengan penderitaan yang tak kasat mata. "Banyak dari mereka berada di sekitar kita, namun keberadaannya tidak kita sadari, sehingga belum terintegrasi dalam agenda pembangunan," jelasnya. Ia mencontohkan kasus Al-Jabbar di Jakarta, seorang remaja 15 tahun yang tinggal hanya sekitar 15 kilometer dari Istana Negara, namun belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus melalui program Sekolah Rakyat.
Berangkat dari urgensi tersebut, Gus Ipul menyerukan kepada para kepala daerah yang hadir untuk bersinergi dan berkolaborasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Target ambisius Presiden, yaitu satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota, menjadi fokus utama yang harus dikejar. "Saya yakin Bapak/Ibu sekalian, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat memahami kondisi riil masyarakatnya. Ini adalah momentum penting untuk kita tindak lanjuti bersama," tegasnya.
Selain fokus pada Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menyoroti krusialnya peran pemerintah daerah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang akurat adalah kunci agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran. Ia menjelaskan, DTSEN dikelola oleh BPS, namun pemutakhiran datanya menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Proses pemutakhiran ini dilakukan melalui dua mekanisme: jalur formal via aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan oleh operator desa/kelurahan atau Dinas Sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, pemeriksaan lapangan oleh pendamping, serta pusat panggilan dan WhatsApp.
"Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memutakhirkan data ini. Kualitas data sangat bergantung pada kita di lapangan. Jika data yang kita kumpulkan dari tingkat paling bawah akurat, maka hasilnya di tingkat atas juga akan optimal. Sebaliknya, jika data di awal sudah bermasalah, akan ada bias signifikan yang berpotensi merugikan," tegas Gus Ipul, menekankan pentingnya integritas data.
Menanggapi ajakan tersebut, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo atas inisiasi program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen penuh untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua agar aktif menyukseskan program ini. Sebagai bukti nyata, saat ini sedang dalam tahap pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga lokasi strategis di Provinsi Papua: Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
"Program Sekolah Rakyat dari Bapak Presiden ini sangat membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam memastikan semua anak-anak Papua mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Kami akan mengawal ketat agar pembangunan ini segera terealisasi pada tahun 2026-2027, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan titik lokasi di masa mendatang," ujar Mathius, menunjukkan optimisme.
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta sejumlah pejabat terkait lainnya yang turut menyimak diskusi strategis tersebut.
