Chapnews – Ekonomi – Kabar baik menyelimuti ratusan buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan seiring dengan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000. Dana bantuan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada ekosistem industri hasil tembakau (IHT).
Penyaluran BLT ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengamanatkan alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial, termasuk pemberian bantuan langsung kepada para buruh pabrik. Tujuannya jelas, yakni untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini, sebanyak 500 buruh pabrik rokok yang terdaftar di bawah Pemkot Pekalongan berhak menerima BLT DBHCHT. "Masing-masing buruh mendapatkan Rp300.000 per bulan untuk periode Mei dan Juni, sehingga totalnya mencapai Rp600.000," ujar Sugiyo, seperti dikutip chapnews.id pada Rabu (8/7/2026).
Sugiyo menambahkan, dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 922 buruh pabrik rokok di perusahaan yang sama turut menjadi penerima bantuan dengan nilai yang setara. Namun, terdapat penyesuaian signifikan dalam skema pemberian bantuan tahun ini dibandingkan periode sebelumnya.
"Perlu kami sampaikan, ada perbedaan penerimaan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya BLT diberikan dengan perhitungan empat bulan, tahun ini perhitungannya menjadi dua bulan," terang Sugiyo. Ia melanjutkan bahwa perubahan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, bantuan ini diharapkan tetap mampu memberikan dorongan signifikan bagi daya beli para buruh.
