Chapnews – Nasional – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melayangkan berkas Amicus Curiae, atau Sahabat Pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta pada Kamis (9/7). Langkah ini merupakan manifestasi penolakan keras terhadap rencana penggunaan dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Amicus Curiae tersebut secara spesifik menggugat uji materi Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026. BEM Unair menilai bahwa pengalihan alokasi dana pendidikan untuk program yang tidak relevan dengan esensi penyelenggaraan pendidikan adalah bentuk "constitutional evasion" atau penghindaran kewajiban konstitusional yang tidak dapat dibenarkan.
Daniel Theodore, Menteri Sosial Politik BEM Unair, menegaskan bahwa penyerahan Amicus Curiae ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa. "Yang kami perjuangkan bukan sekadar angka 20 persen anggaran pendidikan, melainkan memastikan dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," ujar Daniel melalui keterangan resminya kepada chapnews.id. Ia menambahkan, jika anggaran pendidikan dialihkan secara tidak tepat, maka masa depan pendidikan nasional yang akan menjadi korban.
Dalam dokumen Amicus Curiae yang diserahkan, BEM Unair secara tegas menyebut dimasukkannya Program MBG ke dalam skema anggaran pendidikan sebagai "legal fiction" yang bertentangan dengan konstitusi. Mereka berargumen bahwa MBG, baik dari nomenklatur, kelembagaan, maupun fungsinya, merupakan program ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial yang seharusnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan berada di bawah payung Kementerian Pendidikan.
BEM Unair mencatat adanya pengalihan signifikan, di mana 5,8 persen dari klaim 20 persen anggaran pendidikan pemerintah, atau setara Rp223,5 triliun, dialokasikan untuk Program MBG dan operasional Badan Gizi Nasional. Hal ini dinilai sebagai "retrogressive measure" atau langkah mundur yang berpotensi merugikan kualitas pendidikan. Mereka juga menyoroti realitas di lapangan, seperti masih banyaknya sekolah, khususnya di luar Pulau Jawa, yang kekurangan sarana prasarana dasar, serta kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari memadai, berdampak langsung pada mutu pengajaran.
Ketua BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, dengan tegas menyatakan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipangkas demi mendanai program lain. "Kualitas pendidikan sangat bergantung pada investasi berkelanjutan untuk guru, infrastruktur, dan sistem pembelajaran yang memadai. Ketentuan konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan adalah batas tegas yang tidak bisa diutak-atik dengan dalih rekayasa anggaran apa pun," kata Rizqi.
Ia juga mengingatkan bahwa cita-cita luhur Generasi Emas Indonesia mustahil tercapai jika fasilitas sekolah memburuk, kesejahteraan guru diabaikan, dan biaya kuliah semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. "Kami menegaskan, pemenuhan gizi masyarakat merupakan hal yang krusial, namun pendanaannya mutlak harus digali dari pos penerimaan negara yang lain, bukan dengan mengorbankan hak fundamental warga negara atas pendidikan yang layak," tegasnya.
BEM Unair menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, serta pemerhati pendidikan untuk bersolidaritas dan mengawal jalannya persidangan di MK. Mereka memandang putusan perkara ini bukan sekadar persoalan angka persentase, melainkan sebuah preseden bersejarah yang akan menentukan nasib serta arah pembangunan pendidikan di Indonesia pada masa mendatang. BEM Unair berkomitmen untuk terus memantau, mengkaji, dan mengadvokasi kebijakan publik yang berdampak pada hajat hidup masyarakat luas.
