Chapnews – Ekonomi – Kabar terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan signifikan. Per Mei 2026, total ULN tercatat mencapai USD444,4 miliar, atau setara dengan Rp8.031,6 triliun, berdasarkan kurs Rp18.073 per dolar AS. Angka ini menandai pertumbuhan tahunan sebesar 2,1%, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.
Peningkatan ini, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, didominasi oleh pertumbuhan ULN sektor publik. "Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," jelas Denny dalam keterangan resminya yang diterima chapnews.id pada Rabu (15/7/2026). Ia menambahkan, laju pertumbuhan 2,1% ini melampaui capaian April 2026 yang sebesar 2,0%.
Utang Pemerintah Stabil, Didukung Kepercayaan Investor
Secara rinci, posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar USD217,3 miliar, menunjukkan stabilitas relatif dibandingkan bulan sebelumnya. Denny menyoroti bahwa stabilitas ini terutama didorong oleh aliran masuk investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. "Ini mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga, meskipun ada pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo," urainya.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel demi pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai instrumen vital dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola dengan sangat cermat dan akuntabel. Pemanfaatannya difokuskan untuk mendukung program-program prioritas nasional, menjaga keberlanjutan fiskal, dan memperkuat fondasi ekonomi.
Berdasarkan alokasi sektor, ULN pemerintah mayoritas dialokasikan untuk:
- Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0%)
- Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%)
- Jasa Pendidikan (16,2%)
- Konstruksi (11,5%)
- Transportasi dan Pergudangan (8,5%)
Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Rupiah
Sementara itu, peningkatan ULN yang dicatat oleh Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) oleh non-residen. Fenomena ini sejalan dengan implementasi operasi moneter pro-pasar yang dilakukan BI dan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
