Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara proaktif mengajukan tambahan alokasi dana sebesar Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun. Usulan ini diajukan untuk menjamin kesinambungan operasional layanan angkutan laut perintis hingga akhir tahun 2026, sebuah langkah krusial demi menjaga vitalitas konektivitas bagi masyarakat di wilayah terpencil Indonesia.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa inisiatif pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ini merupakan upaya strategis Kemenhub dalam merespons potensi hambatan operasional yang mungkin timbul akibat limitasi alokasi dana. Dengan adanya suntikan dana ini, diharapkan masyarakat di pulau-pulau terluar dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) tetap dapat menikmati layanan transportasi yang esensial ini tanpa gangguan.
Dalam keterangannya, Menteri Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelancaran layanan angkutan perintis, meskipun sebelumnya sempat menghadapi tantangan penundaan. "Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti," ujar Dudy, Senin lalu. Ia menambahkan, Kemenhub telah merancang berbagai strategi mitigasi demi kelancaran operasional armada kapal.
Selain pengajuan anggaran, Kemenhub juga memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi di lapangan. Pengawasan ketat secara harian dilakukan terhadap kinerja operasional kapal, ketepatan jadwal pelayaran, serta kapasitas muatan. Sinergi aktif juga terus dipererat dengan pihak operator kapal, otoritas pelabuhan, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses pelayanan berlangsung mulus dan tanpa hambatan, demi mendukung mobilitas dan distribusi logistik di seluruh pelosok negeri, seperti dilansir chapnews.id.
