Chapnews – Nasional – Jakarta – Momen peringatan 30 tahun insiden 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kudatuli, menjadi panggung bagi politikus senior PDIP sekaligus mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, untuk menyampaikan pesan krusial. Dalam acara yang digelar di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7) tersebut, Andi secara tegas menyoroti pentingnya profesionalisme tentara sebagai inti pelajaran dari tragedi berdarah itu.
Di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo yang turut hadir, Andi menekankan bahwa hanya ada satu pesan fundamental yang harus dipetik dari Kudatuli. "Satu saja yang menjadi pesan Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," ujar Andi, mengingatkan hadirin akan bahaya intervensi militer dalam ranah sipil.
Menurut pakar pertahanan yang kini aktif di kancah politik ini, tentara memiliki tugas mulia menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, bukan terlibat dalam intrik politik atau mengambil alih fungsi pemerintahan sipil. Ia menegaskan, anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan prajurit dan perwira TNI fokus pada tugas konstitusional mereka.
"Bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," tegas Andi, menguraikan batasan yang jelas bagi peran militer. Ia melanjutkan, "Tentara harus jago terjun payung, nyetir tank, kapal selam," merujuk pada kompetensi inti yang harus dimiliki setiap anggota TNI.
Andi juga mengutip amanat bersejarah dari Panglima Besar pertama Tentara Indonesia, Jenderal Besar Sudirman, pada tahun 1950, yang menyerukan agar tentara Indonesia tidak terpecah-belah dan terjerumus dalam kepentingan politik. Pesan serupa, imbuhnya, juga digaungkan oleh Proklamator dan Presiden pertama RI, Sukarno, dalam peringatan Hari Kemerdekaan tahun 1953. "Kata-katanya nyaris sama, tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu," jelas Andi, menggarisbawahi konsistensi pesan dari para pendiri bangsa.
Melihat ke belakang, Andi menyimpulkan bahwa salah satu akar masalah Indonesia sejak 1966 hingga keruntuhan pada Reformasi 1998 adalah ketika tentara kehilangan jati dirinya dan terlalu jauh masuk ke ranah politik. "Itu yang harus kita cegah saat ini," pungkas Andi, menyerukan kewaspadaan agar sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali di masa kini dan mendatang, sebagaimana dikutip chapnews.id.
